Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Aktivis 1998 yang tergabung dalam Gerak 98 mengungkap keresahan terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Buya Azwar Furgudyama, salah satu aktivis, menyatakan ada pihak yang berpotensi mengembalikan era reformasi ke Orde Baru (Orba).
"Sebagai aktivis 98, kami dihadapkan oleh panggilan kesejarahan saat masa transisi (reformasi), dan membangun masa depan, yang tentu saja kami semua tidak ingin kembali ke masa Soeharto silam," kata Azwar saat diskusi dan bedah Buku Hitam Prabowo Subianto dan kegiatan Sorowajan Memanggil di Yogyakarta, Jumat (22/12).
Azwar mengajak seluruh pihak membuka mata lebar-lebar terkait sejarah kelam itu. Sebab, ada salah satu kandidat di Pemilu 2024 yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melambangkan keganasan Orde Baru, sehingga ada potensi membahayakan demokrasi jika terpilih nanti.
Baca juga: Prabowo-Gibran Ingin Beri Susu Gratis, tapi Mayoritas Susu masih Impor
Senada, Aktivis 98 Widihasto mengatakan pemerintahan periode ini tidak mampu menuntaskan permasalahan HAM. Bahkan, janji menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tak kunjung direalisasikan.
"Ini selalu menjadi beban sejarah bagi bangsa Indonesia," kata dia.
Baca juga: Raffi Ahmad Hadir Dukung Prabowo-Gibran di Debat Cawapres, Siap terjun Politik?
Jangan sampai, kata Widihasto, demokrasi mengalami kemunduran karena pembiaran terkait pelanggaran HAM. Dampaknya, kekuasaan dapat begitu masif dan bertindak dengan mengabaikan suara masyarakat. (Z-11)
Aktivis 98 menganggap Presiden Joko Widodo tidak serius dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Tanah Air.
Ziarah tersebut merupakan sikap para pejuang reformasi yang menolak lupa atas tragedi berdarah 25 tahun lalu.
SEJUMLAH aktivis 98 serta akademisi mengajak para mahasiswa untuk memilih calon pemimpin yang tidak mempunyai hutang masa lalu yakni terduga pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
Penyelesaian kasus penculikan aktivis1998 tidak sesederhana klaim Prabowo. Bukan soal dikembalikan atau tidak dikembalikan. Memang belanja di warung ada kembaliannya
Al Araf menilai pemerintah menerapkan politic of delay atau politik penundaan soal kasus penculikan aktivis pada 1998. Ada bau amis yang terendus dari hal tersebut.
Kasus penculikan aktivis pada 1998 benar adanya. Hal itu terbukti dari masih banyaknya keluarga korban yang berjuang mendapat keadilan dan kejelasan dari pemerintah.
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved