Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merasa sangat bersyukur setelah mengetahui Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), memberikan dukungan kepada Anies-Muhaimin (Amin). Ia mengatakan itu menjadi sebuah dorongan yang memacu semangat.
"Alhamdulillah, itu jadi semangat bagi saya dan Mas Anies," ujar Cak Imin di Depok, Jawa Barat, Selasa (19/12) malam.
Ia meyakini dukungan JK akan memberikan kontribusi besar di perolehan suara Amin pada Pilpres 2024, terutama di luar Jawa.
"Pak JK ini kalau sudah menentukan pilihan biasanya akan mampu mengerakkan, terutama seluruh kekuatan besar yang dimiliki Pak JK, terutama di luar Jawa," tuturnya.
Baca juga: Ini Alasan yang Bikin Jusuf Kalla Mantap Dukung Anies-Muhaimin
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan pihanya memang sudah menunggu-nunggu keputusan JK untuk melabuhkan dukungan. Cak Imin mengaku khawatir sikap JK akan berubah.
"Kita khawatir karena lama, tidak ada keputusan dari beliau. Jadi mengetahui sudah resmi tentu membahagiakan sekali. Itu yang kita tunggu-tunggu karena khawatir berubah," tandasnya.
Baca juga: Jusuf Kalla Resmi Dukung Anies-Muhaimin di Pemilu 2024
Sebelumnya, beredar video JK yang mengungkapkan arah dukungannya di Pilpres 2024 dan memilih pasangan Amin. JK mengaku memiliki kedekatan dengan Anies. Ia sering mengajarkan politik kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Kedua tokoh itu juga sering makan siang bersama untuk membahas isu-isu kebangsaan.
"Boleh dibilang saya mengajarkan politik kepada Anies, dulu di Universitas Paramadina tiap Jumat kita makan siang bersama-sama," ucap JK.
Kemudian, juru bicara (jubir) JK Husain Abdullah membenarkan pernyataan sikap JK. Meskipun selama ini bersikap netral, sebagai warga negara JK memiliki pilihan politik.
"Karena merasa punya tanggung jawab moral agar rakyat tidak salah dalam memilih pemimpin yang akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan, maka Selasa 19 Desember di Makassar, M Jusuf Kalla, menyampaikan secara terbuka jika dirinya memilih Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar," kata Husain. (Z-11)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambut baik tawaran bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Panitia Khusus (pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang awalnya dijadwalkan hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat diundur dan dipastikan bakal digelar pekan depan.
Rapat perdana Panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu siang.
DIREKTUR Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief belum mau berkomentar perihal pembentukan Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024.
Biden menyerahkan tiket pencalonan presiden dari Partai Demokrat kepada wakil presidennya, Kamala Harris.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
EORANG ahli bedah jantung yang juga mantan Menteri Kesehatan Iran Masoud Pezeshkian berhasil memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) Iran.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved