Bansos Pemerintah Harus Imparsial, tidak Dijadikan Alat Kampanye

SEKRETARIS Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menegaskan bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintah ke masyarakat harus imparsial. Apalagi, penyaluran itu dilakukan beriringan dengan momen politik Pemilu 2024. Menurutnya, kebijakan pemerintah lewat bansos tidak boleh dijadikan alat untuk mendukung salah satu kandidat tertentu.

"Kebijakan pemerintah adalah kebijakan pemerintah, bukan bagian dari upaya meng-endorse partai atau capres tertentu," kata Kaka kepada Media Indonesia, Jumat (15/12).

Oleh karena itu, meski menjadi program negara, pemerintah diingatkan untuk berhati-hati dalam pendistribusian bansos, utamanya soal waktu. Ini dapat dilakukan dengan melakukan kajian matang sebelum membagikan bansos ke masyarakat.

Baca juga: Media Perlu Beri Kesempatan Adil bagi Kandidat Berkampanye

Dengan praktik yang ada kiwari, Kaka mengatakan bansos yang dibagikan pemerintah jelang Pemilu 2024 patut dicurigai sebagai bentuk vote buying atau penyuapan. Kendati demikian, ia mengakui tudingan itu perlu dibuktikan.

Dalam hal ini, ia juga menyadari bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sulit untuk mengusut dugaan vote buying yang dilakukan pemerintah ke masyarakat lewat bansos. Sebab, bansos yang merupakan kebijakan ekonomi makro tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 7/2017. Apalagi, pemerintah bukan peserta pemilu.

Baca juga: Program Bansos Jangan Disalahgunakan untuk Kepentingan Elektoral

"Artinya perlu pengawasan dari lembaga yang mengawasi kebijakan pemerintah, yaitu DPR. Harusnya DPR yang melakukan karena ini beyond tugas Bawaslu, karena tidak diberikan perangkat dalam UU," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat bertemu kader dan simpatisan di Lombok Tengah, NTB menyampaikan ajakan untuk memilih pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika ingin program bantuan langsung tunai dan bansos dilanjutkan.

Saat diminta konfirmasi, juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono menilai pernyataan Zulhas menyesatkan. Sebab, program bansos bakal dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan oleh pasangan Ganjar-Mahfud jika terpilih sebagai pemenang Pilpres 2024.

Terkait dugaan penyaluran bansos dari pemerintah untuk meningkatkan elektoral kandidat tertentu, Aiman menegaskan bahwa saat ini merupakan era keterbukaan.

"Kalau ada sesuatu di lapangan, (bansos) digunakan untuk kampanye, pasti akan terjadi viralitas dan ini yang kemudian kita teriaki sama-sama. Tentu harapannya tidak terjadi," pungkas Aiman. (Tri/Z-7)