Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKJEN Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni menilai Presiden Joko Widodo sejauh ini masih bersikap netral, meskipun dalam aturan diperbolehkan kampanye.
Baca juga: Survei : Publik Nilai Penyelenggara Pemilu hingga Presiden Punya Potensi Lakukan Kecurangan
Menurutnya, Jokowi belum menyampaikan kepada publik dirinya mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Belum ada eksplisit beliau mendukung 02, kan belum ada. Secara eksplisit, beliau mendukung partai anu, kan belum (ada) kan," kata Raja Juli lewat keterangan yang diterima.
Baca juga: Bawaslu Telusuri Dugaan Pelanggaran Pemasangan APK di Jalan Raya yang Sebabkan Kecelakaan
Dia menekankan, presiden dan menteri memiliki hak yang sama untuk berkampanye dan memberikan dukungannya kepada salah satu capres-cawapres maupun partai politik tertentu selama tak menggunakan fasilitas negara.
Raja Juli sendiri belum mengetahui apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk berkampanye atau tidak. Dia mengatakan, masyarakat dapat melihatnya dalam dua minggu ke depan, sebelum masa kampanye berakhir.
“Monggo kita tunggu 2 minggu ini (sebelum masa kampanye selesai), apakah Pak Jokowi mempergunakan hak dia sebagai (warga) negara selama batasnya sederhana saja, tidak menggunakan fasilitas negara dan uang negara," jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi tiba-tiba mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon tertentu
"Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak!," ujarnya. (RO/P-3)
Kini masyarakat Desa Trutup, Maibit, Jegulo, dan Rengel di Kecamatan Rengel, Soko, dan Plumpang, Tuban, Jatim, telah mendapat akses air berkat bantuan EMCL.
Menurutnya, hal itu ialah hak yang dimiliki setiap individu.
Melalui program Air Bersih Kita, fasilitas sumur bor ini dapat digunakan oleh RT 020 dan RT 021 di Desa Humusu Wini dan membantu lebih 50 Kepala Keluarga.
Perbaikan, imbuhnya, akan dilakukan paling lambat pekan depan. Langkah cepat harus segera diambil mengingat RSUD dan sekolah adalah fasilitas publik yang sangat vital.
Capres Anies Baswedan menilai pejabat negara yang sibuk kampanye sedang menghadapi ujian. Mereka diuji mampu atau tidak menempatkan posisinya agar tak terjadi konflik kepentingan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved