Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PUTRA penyair sekaligus aktivis hak asasi manusia (HAM) Widji Thukul, Fajar Merah mengkritik pemerintah lewat pembacaan puisi milik sang ayah berjudul Momok Hiyong dalam acara Panggung Rakyat: Bongkar. Puisi Momok Hiyong yang ditulis Thukul pada 1996 menggambarkan kesewenang-wenangan penguasa dalam memainkan demokrasi.
"Luar biasa cerdasnya, di luar batas culasnya, demokrasi dijadikan bola mainan, hak asasi ditafsir semau gue," kata Fajar di hadapan ribuan penonton yang berkumpul di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (9/12).
Fajar tidak sendiri. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid turut menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, ribuan orang yang berkumpul di Panggung Rakyat: Bongkar karena demokrasi Indonesia sedang mengalami regresi dan represi, termasuk kebebasan berekspresi.
Baca juga : Menyoal Kata Bajingan dan Geruduk Massa
Ia menilai, kasus-kasus yang menimpa para aktivis seperti Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, Budi Pego, Bang Long, Mama Yosepha Alomang, serta seniman Butet Kartaredjasa menunjukkan bahwa penguasa sudah resah karena rakyatnya mulai bicara.
Baca juga : DPR Berperan Penting Jaga Demokrasi dan Cegah Negara Terperangkap Absolutisme
Menurut Usman, pemerintah telah melemahkan lembaga legislatif. Bahkan, ia tidak segan-segan mengatakan Presiden Joko Widodo ingin terus memperpanjang kekuasaan dengan mengebiri Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan.
"(Jokowi) menjadikan Ketua MK, yang adik iparnya, untuk mengutamakan kepentingan keluarga, kepentingan anaknya untuk jadi cawapres. Bukan untuk kepentingan negara," ujar Usman.
Pakar politik senior, Ikrar Nusa Bhakti juga tak mau ketinggalan bersuara. Ia mengajak semua masyarakat yang hadir untuk merebut kembali demokrasi. Sebab, ada usaha-usaha membelokkan rel demokrasi untuk kepentingan Pemilu 2024 ke arah nepotisme.
Padahal, sambung Ikrar, rakyat telah berupaya lewat aksi demonstrasi untuk menggulingkan pemerintahan Orde Baru guna meniadakan nepotisme yang menjadi rangkaian dari korupsi dan kolusi.
"Ternyata 25 tahun setelah Reformasi, itu nepotisme kembali ada. Makanya kita berupaya supaya demokrasi kembali, kedaulatan rakyat kita rebut kembali, dan kita tentukan siapa yang layak jadi pemimpin bangsa kita," sambungnya.
Panggung Rakyat: Bongkar diselenggarakan oleh Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) untuk memperingati Hari Anti Korupsi dan HAM Sedunia yang masing-masing diperingati tiap 9 dan 10 Desember. Kegiatan itu juga diisi dengan hiburan musik, antara lain dari Black Stones Band, Iwa K, dan Young Lex.
Selain itu, pengunjung juga dapat menyaksikan pameran foto maupun instalasi replika makam para aktivis korban penghilangan paksa 1997-1998 maupun Tragedi Semanggi 1998 di beranda Stadion Madya.
Di antara replika makam tersebut, tertulis nama Widji Thukul, Petrus Bima Anugerah, Yani Afrie, dan Bernardinus Realino Norma Irmawan alias Wawan. (Z-8)
Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan ruang agar publik termasuk sivitas akademika bisa mengungkapkan apapun yang ingin mereka suarakan.
Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan Indonesia sebagai negara yang demokratis haruslah menghargai setiap pendapat, dan memberikan ruang yang terbuka terhadap pendapat tersebut.
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai pemerintah perlu memfasilitasi dan melindungi para pelaku seni
PILPRES 2024 semakin dekat. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla berharap Indonesia memiliki pemimpin yang mau membuka telinga pada kritik. Apalagi, Indonesia merupakan negara demokrasi.
SIDANG lanjutan uji materi UU KUHP dan UU ITE kembali digelar. Ahli pemohon menyatakan, kritik atau serangan individu ke pejabat negara mestinya tidak diproses pidana, melainkan perdata.
Alvin mengaku bersyukur mendapatkan remisi Natal, sehingga dirinya dapat lebih awal bebas dari masa tahanannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved