Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan istrinya, Fery Farhati Ganis tidak akan cawe-cawe dalam urusan politik jika nantinya menjadi ibu negara. Anies pun mempersilakan melihat sepak terjang istrinya selama ia bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Ketika saya bertugas di DKI nih, jadi kalau mau melihat apa yang dikerjakan besok, lihat yang sudah dikerjakan kemarin. Kira-kira ketika jadi gubernur istrinya cawe-cawe nggak urusan kebijakan Jakarta? Kalau nggak cawe-cawe, ya besok juga nggak cawe-cawe juga gitu" kata Anies di Senayan Park, Jakarta Pusat pada Jumat (24/11).
Anies juga memastikan istrinya tidak akan mencampuradukan urusan pribadi dan urusan negara.
Baca juga: Buka Kongres HMI, Presiden Sebut Rakyat Berdaulat Penuh Pilih Presiden Berikutnya
"Jadi kita tidak mencampurkan keduanya. Jadi dengan cara begitu lebih enak, apalagi kalau sampai rekrutmen orang dan lain-lain. Justru harus dibuat rapi, dipisahkan antara pribadi dan negara," ujar capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu.
Fery ikut menemani Anies dalam acara dialog dengan tema Indonesia Millenial and Gen-Z Summit (IMGS) di Senayan Park. Feri turut memastikan tidak akan ikut cawe-cawe dalam urusan politik, apabila Anies terpilih sebagai Presiden RI pada Pilpres 2024. Hal itu telah ia lakukan saat mendampingi suaminya, Anies kala menjadi orang nomor satu di Ibu Kota Jakarta.
Baca juga: Anies Respons Anggapan Politik Identitas Usai Rangkul Rizieq Shihab Cs
"Dilihat sewaktu di Jakarta saya hanya mengerjakan apa yang memang tupoksi saya sebagai istri gubernur. InsyaAllah kalau nanti sampai Mas Anies mendapat amanah. Ya InsyaAllah (tidak akan cawe-cawe)," kata Fery saat ditemui terpisah di lokasi yang sama.
Sebelumnya, majalah Tempo melaporkan adanya peran besar Iriana, istri Presiden Joko Widodo (Jokowi)di balik gagasan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Ibu negara itu disebut melobi keluarga besarnya di Solo dan Yogyakarta, serta relawan Jokowi, hingga HIPMI untuk mendukung putra sulungnya menjadi cawapres.
Berdasar laporan majalah Tempo, ambisi Iriana mendorong Gibran sebagai cawapres Prabowo dilatarbelakangi adanya perlakuan kurang baik dari PDIP terhadap suaminya Presiden Jokowi. Salah satunya, pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menyebut 'Jokowi kalau nggak ada PDIP, aduh, kasihan dah'. Pernyataan itu disampaikan di hadapan orang banyak dalam acara HUT ke-50 PDIP di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, pada, Selasa 10 Januari 2023. (Medcom/Z-7)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
CAWE-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan terjadi kembali di laga Pilkada DKI Jakarta dan masa jabatannya berakhir.
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan hanya mengurus ekonomi Indonesia, merespons tudingan PDI Perjuangan.
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan bukti cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hakim konstitusi diharapkan berani mengambil keputusan yang tidak hanya terbatas perolehan hasil pemilihan presiden (pilpres), tetapi juga rangkaian proses yang berdampak terhadap hasil.
PAKAR Hukum Tata Negara Feri Amsari meminta agar Mahkamah Konstitusi segera memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut bersaksi dan membela diri atas tuduhan cawe-cawe Pilpres
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved