Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menjawab pertanyaan soal cara membawa isu perubahan di tengah approval rate atau tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tinggi. Anies mengatakan hal itu tak menjadi halangan, karena Jokowi tidak ikut Pemilu 2024.
"Dalam artian apakah anda akan memilih lagi, kan tidak ikut pemilu. Karena itu pertanyaan saya pada teman semua, apakah kebutuhan pokok harganya murah atau mahal? Apakah pelayanan kesehatan itu mudah atau rumit? rumit. Apakah lapangan pekerjaan mudah atau sulit? (audiens: sulit)," kata Anies dalam dialog bertema Indonesia Millenial and Gen-Z Summit (IMGS), di Senayan Park, Jakarta Pusat pada Jumat (24/11).
Anies pun bertanya kepada audiens yang hadir dalam acara itu. Yakni mau meneruskan yang mahal, sulit, rumit atau perlu perubahan. Dia tak menyoal tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi. Fokus Anies adalah perubahan lebih baik untuk bangsa dan negara.
Baca juga: Firli Bahuri Hanya Diberhentikan Sementara dari KPK, Istana: Berhenti Tetap Jika Terdakwa
"Jadi saya tidak tanya apakah anda approve atau tidak approve pada presiden, coba tanya saja. Biaya pendidikan murah atau mahal? (audiens: mahal) 'yok kita teruskan yok' 'yok kita lanjutkan kebijakan ini yok' gak ada yang mau," ungkap Anies.
Anies mengatakan itu lah kenyataan yang perlu diubah pada masa yang datang. Untuk itu, kata dia, dirinya bersama cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ingin mewujudkan perubahan dalam kebijakan.
Baca juga: Soal Firli Bahuri, Anies: Bila Jadi Komisioner KPK Saya akan Minta Mengundurkan Diri
"Kalau tentang kepresidenan Pak Jokowi memang akan selesai sampai 2024. Jadi, buat kita semua ya tinggal dipilih saja, mau melanjutkan atau mau perubahan. Pilihannya kan bukan di saya. Pilihannya di rakyat, pilih yang mana, terserah," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu. (Medcom/Z-7)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved