Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TERSANGKA dugaan tindak pidana korupsi Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso ditengarai membuat nota kesepahaman dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban untuk mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal sebesar 60%+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong.
Baca juga: Pergulatan Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran Untungkan Anies-Cak Imin
Pengamat Politik, Igor Dirgantara menilai kehadiran pakta tersebut telah mencederai netralitas Pilpres 2024. Kubu Ganjar dinilai seperti memercik air terhadap diri sendiri atas dugaan kasus tersebut.
"Itu namanya lempar batu sembunyi tangan atau menepuk air di dulang, tapi terciprat mukanya sendiri. Menuduh yang lain enggak netral tapi dia sendiri curang," kata Igor saat dihubungi, Rabu (15/11).
Igor mengatakan, Ganjar sudah merusak dan mencederai netralitas Pilpres. Bahkan, isu yang menyerang pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpatahkan dengan adanya pakta integritas tersebut. "Itu sama saja Ganjar telah mencederai netralitas Pilpres 2024 mendatang," ucap Igor lewat keterangan yang diterima, Kamis (16/11).
Baca juga: Kemendagri Mengaku tidak Tahu soal Pakta Integritas Pj untuk Menangkan Ganjar
Dia menuturkan, Ganjar tidak memiliki komitmen kuat untuk menciptakan Pilpres yang jujur dan adil. Ganjar dinilai tidak memiliki integritas yang tinggi untuk menjaga demokrasi yang adil.
"Ini juga merupakan bentuk tidak adanya komitmen dalam menciptakan ciptakan Pemilu yang jujur dan adil," papar Igor.
Baca juga: Penyalahgunaan Kewenangan Pj Kepala Daerah Berpotensi Konflik Kepentingan
Menurut dia adanya pakta integritas tersebut, membuktikan Ganjar yang tidak bisa menjaga netralitas Pemilu 2024. Prabowo yang difitnah merusak demokrasi nyatanya Ganjar sendiri merusak Pilpres dengan adanya pakta integritas tersebut.
"Dari kasus ini menandakan bahwa justru pasangan Prabowo-Gibran lah yang paling menjaga komitmen dan netralitas serta menjunjung pemilu yang bersih, jujur dan adil," pungkasnya.
Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, mengatakan tak pernah meminta Penjabat Bupati Sorong untuk menandatangani pakta integritas yang salah satu poinnya berupa komitmen mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden. (Ant/P-3)
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved