Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TERSANGKA dugaan tindak pidana korupsi Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso ditengarai membuat nota kesepahaman dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban untuk mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal sebesar 60%+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong.
Baca juga: Pergulatan Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran Untungkan Anies-Cak Imin
Pengamat Politik, Igor Dirgantara menilai kehadiran pakta tersebut telah mencederai netralitas Pilpres 2024. Kubu Ganjar dinilai seperti memercik air terhadap diri sendiri atas dugaan kasus tersebut.
"Itu namanya lempar batu sembunyi tangan atau menepuk air di dulang, tapi terciprat mukanya sendiri. Menuduh yang lain enggak netral tapi dia sendiri curang," kata Igor saat dihubungi, Rabu (15/11).
Igor mengatakan, Ganjar sudah merusak dan mencederai netralitas Pilpres. Bahkan, isu yang menyerang pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpatahkan dengan adanya pakta integritas tersebut. "Itu sama saja Ganjar telah mencederai netralitas Pilpres 2024 mendatang," ucap Igor lewat keterangan yang diterima, Kamis (16/11).
Baca juga: Kemendagri Mengaku tidak Tahu soal Pakta Integritas Pj untuk Menangkan Ganjar
Dia menuturkan, Ganjar tidak memiliki komitmen kuat untuk menciptakan Pilpres yang jujur dan adil. Ganjar dinilai tidak memiliki integritas yang tinggi untuk menjaga demokrasi yang adil.
"Ini juga merupakan bentuk tidak adanya komitmen dalam menciptakan ciptakan Pemilu yang jujur dan adil," papar Igor.
Baca juga: Penyalahgunaan Kewenangan Pj Kepala Daerah Berpotensi Konflik Kepentingan
Menurut dia adanya pakta integritas tersebut, membuktikan Ganjar yang tidak bisa menjaga netralitas Pemilu 2024. Prabowo yang difitnah merusak demokrasi nyatanya Ganjar sendiri merusak Pilpres dengan adanya pakta integritas tersebut.
"Dari kasus ini menandakan bahwa justru pasangan Prabowo-Gibran lah yang paling menjaga komitmen dan netralitas serta menjunjung pemilu yang bersih, jujur dan adil," pungkasnya.
Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, mengatakan tak pernah meminta Penjabat Bupati Sorong untuk menandatangani pakta integritas yang salah satu poinnya berupa komitmen mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden. (Ant/P-3)
Desa Antikorupsi bukan sebuah perlombaan. Konsep tersebut merupakan upaya mencegah terjadinya korupsi dengan melibatkan aparatur desa dan masyarakat
Lakukan pengembangan, KPK tetapkan 2 tersangka baru kasus pengadaan LNG di PT Pertamina
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
Mantan Penyidik KPK, Novel Baswedan, menegaskan OTT merupakan strategi yang sangat penting dalam mengungkap kasus-kasus besar korupsi.
Mantan Penyelidik KPK, Harun Al Rasyid mengatakan OTT bukan sekadar hiburan, melainkan teknik penyelidikan yang menakutkan dan memprihatinkan bagi pejabat nakal.
KPK yakin Gazalba Saleh tidak akan kabur usai dinyatakan bebas
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved