Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) tidak khawatir dengan penilaian miring publik terkait masifnya baliho pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di beberapa daerah. Juru bicara KIM Herman Khaeron mengatakan dibutuhkan gerak masif agar visi dan misi calon presiden bisa sampai kepada publik.
"Tentu saja perlu gerak yang masif agar publik tahu dan mengenal apa yang mau dilakukan calon pemimpinnya.
Semakin masif tentu semakin baik, agar tersosialisasi kepada masyarakat," ujarnya, Jumat (10/11).
Baca juga: Tudingan Serius, Bawaslu Minta Dugaan Pengerahan Aparat Pasang Baliho Dibuktikan
Dalam menerapkan kampanye khususnya pemasangan baliho KIM tidak memiliki aturan khusus namun semua relawan harus mentaati aturan PKPU yang mengatur tentang pemasangan atribut.
"Tidak ada semua bebas bebas saja. Hanya saja tetap mematuhi aturan berdasar UU Pemilu," ungkapnya.
Baca juga: Baliho Dipasang Jam Dua Dini Hari
Dia pun menerangkan terkait baliho di Jawa Timur hal itu merupakan gerakan dari relawan sehingga sulit untuk membendungnya. Terkait dengan kemungkinan mendapat pengawalan dari anggota polri saat memasang baliho agar tidak terjadi bentrok, tidak seharusnya.
"Tidak ada (harus dikawal polri). Yang di Jawa Timur itu kan sebetulnya kebanyakan relawan yang sedang semangat-semangatnya. Dan pemasangan juga bisa di mana saja seperti tempat privat. Tapi tetap saja ada panduan aturan," tukasnya.
Sebelumnya publik mengkritisi masifnya pemasangan baliho Prabowo-Gibran di sejumlah daerah. Pemasangan baliho ini disebut melibatkan aparat Polri yang menerima instruksi langsung dari atasannya. Instruksi ini bersifat wajib untuk dilakukan di sejumlah titik khususnya di Jawa Timur. (Sru/Z-7)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
RIBUAN pohon di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) rusak diakibatkan pemasangan atribut seperti spanduk, banner, baliho serta iklan dengan cara dipaku ke batang pohon.
Sejumlah gambar baliho calon kepala daerah sudah mulai terpasang di sejumlah titik
KPU tidak menyoalkan maraknya alat peraga sejumlah tokoh potensial yang berencana mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Ridwan Kamil mengatakan baliho OTW Jakarta yang viral belakangan sebagai bentuk iklan dari produk perawatan kulit pria.
Sebagian besar APK menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan seperti plastik.
Alat peraga kampanye seperti baliho yang menjadi sampah visual selama masa kampanye beberapa waktu terakhir turut memberikan dampak negatif pada lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved