Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SELAIN terseret dugaan kasus suap Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej dan pemalsuan dokumen tambang di PN Makassar, eks Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan (HH), juga diduga melakukan pemalsuan tanda tangan.
Untuk kasus dugaan pemalsuan tanda tangan, saat ini tengah digarap Bareskrim Mabes Polri. Jumiatun Van Dongen, pemilik saham PT Asia Pacific Mining Resources (APMR) yang melaporkan kasus ini.
Baca juga: Wamenkumham belum Tahu Dirinya Jadi Tersangka
Lewat suaminya, Willem Jan Van Dongen, Jumiatun yang juga pemilik saham PT Citra Lampia Mandiri (CLM), melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan Helmut cs ke Bareskrim Polri pada 28 November 2022.
"Kami telah melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan Jumiatun ke Bareskrim Polri. Seolah-olah ada transaksi jual beli saham PT APMR," kata Willem, Jumat (10/11).
Dalam perkara ini, Helmut tidak sendiri. Tapi diduga bersama rekannya, Thomas Azali.
Sedangkan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan, Helmut harus duduk di kursi pesakitan. Dia ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara dokumen palsu tentang produksi tambang batubara.
Helmut sempat mengaku sakit dan meminta izin untuk tidak mengikuti persidangan secara langsung.
Namun, Kejaksaaan Negeri (Kejari) Makassar meragukan alasan sakit Helmut. Karena, surat keterangan sakit Helmut dikeluarkan oleh rumah sakit (RS) swasta, bukan RS Umum Daerah.
Kembali menyoal dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Eddy, berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke KPK, pada 14 Maret 2023.
Dalam perjalanannya, KPK menemukan meeting of mind atau titik temu yang menjadi kesepakatan dua pihak. Meeting of mind itu, diduga menjadi latar belakang aliran dana ke Eddy.
Baca juga: Rp20,6 Miliar, Kekayaan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej
Setelah diverifikasi dan ditelaah, laporan itu dilimpahkan ke Direktorat Penyelidikan KPK. Muncul dugaan kuat bahwa Eddy terima suap dan gratifikasi Rp7 miliar dari Helmut.
Hingga Kamis (9/11), Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, memastikan sudah ada 4 tersangka dalam kasus ini.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman membenarkan Helmut Hermawan diduga menyuap Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej. Hal ini berdasarkan informasi yang dia terima dari pelapor Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso.
"Yang dilaporkan Sugeng Santoso IPW pernah didiskusikan dengan aku, dugaan Wamenkumham menerima sejumlah uang dari Helmut Hermawan (salah satu pemilik PT CLM). Konstruksinya bisa gratifikasi, suap, pemerasan, tapi terserah KPK pasal ini seperti apa," kata Boyamin.
Menurut Boyamin, Sugeng bercerita, terkait adanya aliran dana miliaran rupiah yang mengarah ke Eddy. Uang itu diduga untuk pembayaran jasa pengacara dan upaya menutup perkara. (RO/Nov)
PENGGUNAAN teknologi digital dalam tanda tangan digital di berbagai dokumen meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam layanan kesehatan di rumah sakit.
Privy kini lebih memfokuskan aplikasinya agar dapat digunakan individu dengan kehadiran paket berlangganan tanda-tangan digital unlimited melalui Personal Plan.
Sebanyak 50% hingga 70% perusahaan-perusahaan di Prancis melakukan analisis tulisan tangan sebagai salah satu proses perekrutan
Tanda tangan digital mempermudah pembuatan laporan transaksi keuangan dan perjanjian bisnis.
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui pangan dan teknologi merupakan salah satu fokus riset dan pengabdian dari Swiss German University (SGU).
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved