Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menegaskan seluruh bakal pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) saat ini belum resmi menjadi peserta Pemilu 2024. Sebab, sampai saat ini pihaknya masih memverifikasi berkas persyaratan para calon yang telah diterima dari gabungan partai politik pengusung tiap pasangan.
Hal itu disampaikan Hasyim menanggapi maraknya sosialisasi terhadap pasangan calon belakangan ini. Padahal, penetapan resmi sebagai capres dan cawapres baru dilaksanakan KPU RI pada 13 November 2023 mendatang.
"Sehingga sekarang ini sebetulnya kalau untuk disosialisasikan, mereka kan belum sebagai peserta pemilu. Jadi belum pasti sebagai peserta pemilu," ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (27/10).
Baca juga: KPU Sebut Semua Bacapres-Bacawapres Mampu secara Kesehatan
Sehari setelah pasangan capres-cawapres ditetapkan, KPU lngsung menggelar kegiatan pengundian nomor urut. Oleh karena itu, Hasyim menyarankan para pendukung tiap bakal pasangan calon untuk menyosialisasikan jagoan masing-masing setelah pengundian nomor urut pada 14 November 2023.
"Kalau mau menyampaikan (sosialisasi) itu, saya kira lebih baik menunggu sampai dengan ada kepastian siapa pasangan calon yang ditetapkan dan juga nomor urutnya," ujarnya.
Baca juga: Logistik Pemilu 2024 sudah Masuk ke Gudang KPU Bandung Barat
Setelah didaftarkan, bakal pasangan calon telah menjalani tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. Hasil pemeriksaan itu telah diserahkan ke KPU dengan kesimpulan seluruh bakal calon mampu secara jasmani maupun rohani menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Seluruhnya juga dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
Proses verifikasi dokumen persyaratan bakal calon sendiri dilakukan KPU sampai 3 November 2023. KPU masih membuka ruang bagi gabungan partai pengusul untuk mengganti bakal calon sampai 8 November 2023.
"Kalau ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, masih bisa diganti," pungkas Hasyim. (Z-10)
JPPR mendorong pengisian kekosongan keanggotaan KPU lewat proses PAW itu harus dipercepat.
Calon kandidat penggantian antarwaktu (PAW) komisioner KPU RI periode 2022-2027 didasarkan pada hasil fit and proper test di Komisi II DPR RI pada 2022.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih belum menerima surat presiden (surpres) terkait pengganti mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.
PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyampaikan pihaknya sampai saat belum membahas terkait ketua definitif pasca Hasyim Asy’ari diberhentikan dari Ketua KPU.
DIREKTUR DEEP Neni Nur Hayati menegaskan DPR RI perlu segera menyerahkan nama pengganti Hasyim Asy’ari yang dipecat dari Ketua KPU.
PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Keppres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI.
GEJALA otokratisasi menguat dalam dekade terakhir seiring dengan kecenderungan pemusatan kuasa dan atribusi berlebihan pada figur pemimpin
Masyarakat berharap pelaku tipikor dihukum berat. Sayangnya, sanksi hukum bagi pelaku tipikor acap mengecewakan publik.
HARI ini perang Hamas-Israel mendominasi pemberitaan politik global. Bukan hanya elite politik di semua negara, warga awam global pun ikut membicarakannya.
"Jadi selama jalan tol itu ada maka keuntungan yang didapat di jalan tol juga diterima oleh pemilik tanah,"
PT Pertamina (Persero) membantah sekaligus menegaskan bahwa truk yang direkam warga membawa baliho pasangan bakal calon presiden-wakil presiden bukan milik mereka.
ANIES Baswedang menyebut, tingginya angka pengangguran dan kian lebarnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved