Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENYIDIK Polda Metro Jaya menggeledah safe house yang diduga milik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, Kamis (26/10). Namun, rumah itu tak tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Firli.
Berdasarkan data di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Firli Bahuri, ia memiliki empat tanah beserta bangunan di Bekasi. Ia juga memiliki empat tanah dan bangunan di Bandar Lampung.
"Total data harta tanah dan bangunan Rp10.443.500.000," tulis data di LHKPN.a:
Baca juga: Polda Metro Benarkan Dua Rumah Milik Firli Bahuri Digeledah
Sementara itu, Firli juga memiliki alat transportasi dan mesin sejumlah Rp1.753.400.000. Ia tercatat memiliki motor Honda Vario tahun 2007 senilai Rp2,5 juta dan motor Yamaha N-max tahun 2016 senilai Rp15 juta.
Kemudian, mobil Toyota Innova Venturrer tahun 2019 senilai Rp292 juta; mobil Toyota Camry tahun 2021 senilai Rp593.900.000; dan mobi Toyota Lc 200 tahun 2012 senilai Rp850 juta.
Baca juga: Rumah Digeledah, KPK Justru Ungkit Sikap Kooperatif Firli
Firli juga memiliki kas dan setara kas sejumlah Rp10.667.865.633. Sehingga, total kekayaan Firli mencapai Rp22.864.765.633.
Sebelumnya, juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan menghormati proses yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Penyidik melakukan penggeledahan terhadap kediaman Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Lembaga Antikorupsi
"KPK tentunya menghormati kegiatan tersebut sebagai bagian dari rangkaian proses hukum dan itupun sepanjang sesuai mekanisme dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 26 Oktober 2023.
Penggeledahan dilakukan di kediaman Firli, di Villa Galaxy, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tak lama berselang, safe house yang diduga milik Firli di Jalan Kertanegara Nomor 46 juga ikut digeledah. (Z-10)
Lolosnya keempat anggota orang ini semakin menegaskan bahwa TWK yang dilakukan eks pimpinan KPK Firli Bahuri adalah alat untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas dan terbaik dari KPK.
Pegiat antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro menyatakan kecewa terhadap Polda Metro Jaya yang belum menyelesaikan kasus Firli Bahuri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto karena kasus Firli Bahuri belum tuntas juga.
KETUA IPW Sugeng Teguh Santoso mendorong Polda Metro Jaya untuk segera merampungkan berkas perkara terkait kasus pemerasan dan dua perkara baru lainnya yang menjerat Firli Bahuri.
POLDA Metro Jaya saat ini tengah mengusut dua perkara baru yang diduga melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
MANTAN Ketua KPK Firli Bahuri dicegah ke luar negeri dan saat ini pencegahan tersebut diperpanjang. Direktorat Jenderal Imigrasi membeberkan nasib paspor Firli usai pencekalan diperpanjang.
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil penggeledahan terkait kasus dugaan rasuah di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang pada 17 Juli 2024 sampai 25 Juli 2024
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu untuk mengonfirmasi sejumlah temuan atas kasus dugaan rasuah di wilayahnya
KEBERADAAN Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak dipertanyakan,
KPK akan memanggil pemilik rumah yang digeledah dan dilakukan penyitaan terkait suap dana hibah di jawa timur.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan keterangan soal penggeledahan di sejumlah lokasi di Jawa Timur (Jatim) pada 8 Juli 2024 sampai dengan 12 Juli 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved