Anies: Kami akan Lakukan Perubahan untuk Hadirkan Kesetaraan dan Keadilan

Kemiskinan Ekstrem 2025 Turun Jadi 0,78 Persen, Menko PM Ungkap Tantangan Desil 1

Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar mengumumkan kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,78% pada September 2025, meski 774 ribu keluarga desil 1 belum tersentuh program.

Menko Muhaimin Desak Pemda Berbenah Total

Menko PM Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah daerah segera berbenah di semua sektor. Simak pesan tegasnya dan daftar daerah peraih penghargaan 2026.

UU PPRT Disahkan, Muhaimin: Jaminan Sosial untuk PRT itu Hak

Menko Muhaimin Iskandar menyambut pengesahan UU PPRT sebagai tonggak perlindungan hukum dan jaminan sosial BPJS bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Tebar Harapan Ramadan, Menko Muhaimin: 2 Juta Paket Zakat Fitrah Dibagikan kepada Mustahik se-Indonesia

Menko Muhaimin menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kolaborasi nasional dalam penanggulangan kemiskinan.

Menko Muhaimin Ajak Tokoh Lintas Agama Perkuat Kolaborasi Sosial di Bulan Ramadan

Indonesia memiliki modal sosial yang kuat berupa tradisi gotong royong dan solidaritas yang telah menjadi identitas bangsa. 

Resmikan Kantor Baru, Cak Imin Puji Lonjakan Suara PKB di Jakarta

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meresmikan kantor baru DPW PKB DKI Jakarta. Simak apresiasi keberhasilan 10 kursi DPRD

Syarat Capres-Cawapres Digugat ke MK, Pemohon Ingin Pilpres Bebas Nepotisme

PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme

UU Pemilu Digugat Larang Keluarga Presiden-Wapres Maju Capres-Cawapres

UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres

NasDem Respons Gerakan Rakyat Dorong Anies Jadi Capres 2029

Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.

KPU Harus Lebih Cermat dan Jangan Berpihak

empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan

Dibatalkan tak Cukup, KPU Harus Jelaskan Alasan Keputusan Rahasiakan Data Capres-cawapres

KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. 

Bikin Gaduh Soal Dokumen Capres-Cawapres, Ketua KPU Akhirnya Minta Maaf

KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif. 

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia