Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERBINCANGAN politikus Akbar Faizal di kanal YouTube pribadi miliknya menguak sejumlah kelayakan yang dimiliki oleh Jenderal Andika Perkasa sebagai bacawapres Ganjar Pranowo. Meski saat ini didapuk sebagai Wakil TPN (Tim Pemenangan Nasional) Ganjar Pranowo, namun Akbar Faizal melihat proyeksi yang lebih besar dari Mantan Panglima TNI tersebut.
Dalam obrolannya bersama Andika Perkasa, Akbar menyatakan kalau Mantan Danpaspampres di Era Jokowi itu memiliki banyak kebijakan yang membawa perubahan. Di mata Akbar Faizal, Andika Perkasa adalah jenderal dengan berbagai macam strategi.
Oleh karena itu, ia memandang kalau Andika Perkasa bisa menjadi cawapres Ganjar Pranowo, maka nantinya akan ada banyak program yang progresif dan strategis pada kemajuan Indonesia.
Baca juga: Prabowo dan Gibran Dipastikan Hadir Rakernas Projo, Ganjar tidak
“Maka ada banyak kebijakan yang progresif dari pemerintah Pak Ganjar atas usulan Pak Jenderal (Andika Perkasa),” tegasnya.
Ia pun mengungkapkan kalau benar Andika Perkasa akan menjadi cawapres Ganjar, maka akan mewujudkan impian masyarakat. Sebab Andika Perkasa dianggap sebagai pemimpin yang melayani rakyat dengan cepat dan tanggap.
Baca juga: Projo Tunggu Putusan MK untuk Deklarasi Cawapres
Politisi tersebut pun menilai kalau Andika Perkasa merupakan sosok militer moderat yang memang diinginkan oleh masyarakat saat ini. Keterbukaan Andika Perkasa terhadap informasi menjadi poin yang layak didapatkan oleh masyarakat dari seorang pemimpin negara.
“Tata cara pola komunikasi dan pendekatannya pak Andika ini jenderal moderat karena itu yang diinginkan oleh publik, respons yang cepat,” ujar Akbar Faizal.
Ia menambah, “Semua masalah disampaikan ke publik dan itu diupload di dunia media sosial,” pungkasnya. (Z-7)
Putusan MKMK, terutama yang menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK, telah merobohkan legitimasi Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024.
Sepanjang tidak ada perubahan peraturan undang-undang terkait syarat pencalonan, tiga pasangan bacapres-bacawapres yang sudah mendaftar ke Kantor KPU RI tidak akan berubah.
Andrew menerangkan kepemimpinan kuantum merupakan konsep kepemimpinan yang mengadopsi prinsip-prinsip fisika kuantum dalam konteks manajemen dan kepemimpinan organisasi
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun mengaku kalau ada tindakan tegas terhadap Gibran muncul narasi dizalimi.
PDIP dinilai tersandera kehilangan pemilih, bila bersikap keras kepada Presiden Joko Widodo, menyusul belum adanya sikap terkait Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah warga akan menggugat KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/10), karena menerima pendaftaran bacawapres yang diduga bertentangan dengan PKPU.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved