Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengingatkan bahwa rakyat Indonesia bertaruh pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang transparan.
Hal itu disampaikannya dalam acara penandatanganan nota kesepahaman Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 antara PBNU dan KPU RI di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).
"Kita bertaruh pada Pak Hasyim Asy'ari (Ketua KPU RI) dan kawan-kawan, termasuk juga Bawaslu dan lain-lain bahwa pemilu itu sendiri diselenggarakan secara sungguh-sungguh adil dan transparan," ujarnya.
Baca juga: Ketua KPU RI: Kontribusi Umat Islam Besar dalam Demokrasi Global
Menurut Gus Yahya, semua orang perlu mengetahui apa yang terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai apa saja yang masih menjadi kekurangan dalam penyelenggaraan tersebut.
"Bukan untuk menggagalkan proses itu sendiri, tentu saja, tetapi untuk menjadi bahan perbaikan ke depan," ujarnya.
Baca juga: KPU Bakal Periksa Ulang Kesehatan Cak Imin
Di sisi lain, Gus Yahya juga meminta masyarakat untuk berprasangka baik terhadap sistem pemilu. Itu diperlukan agar rakyat percaya pada sistem pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sosialisasi-sosialisasi supaya rakyat memahami bentuk sistem pemilu dan hak-hak mereka.
Pihaknya percaya bahwa pemilu merupakan titik tolak yang paling mendasar sebagai konstruksi politik Tanah Air.
"Maka kepercayaan rakyat kepada sistem politik juga tergantung pada kepercayaan rakyat terhadap sistem pemilu," tandasnya. (Tri/Z-7)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved