Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, hingga saat ini, Presiden Joko Widodo belum dijadwalkan bertemu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
"Sampai saat ini belum ada jadwal dalam agenda Bapak Presiden hari ini untuk menerima Bapak Syahrul Yasin Limpo," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (6/10).
Sebelumnya, pada Kamis (5/10), Syahrul telah menyerahkan surat pengunduran diri pada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pratikno menyebut Syahrul kemungkinan akan bertemu presiden, siang ini.
Mengenai tindak lanjut surat pengunduran diri Syahrul, Ari menyebut surat itu sudah diterima Mensesneg dan akan diserahkan pada Presiden Jokowi.
"Kemarin sore surat sudah diterima oleh Bapak Mensesneg, tentu dalam kesempatan pertama dilaporkan ke Bapak Presiden," tuturnya.
Syahrul Yasin Limpo atau akrab disapa SYL resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian, Kamis (5/10). Ia menyerahkan surat pengunduran diri pada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Pratikno menjelaskan SYL kemungkinan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Jumat (6/10) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Sebetulnya tadi kami menawarkan pada Pak Syahrul apakah akan menghadap pak presiden petang ini, saya akan jajaki saya tidak berjanji. Tapi Pak Syahrul Limpo kan baru tiba ya dari luar negeri terus kemudian seharian full ada berbagai macam acara termasuk pemeriksaan yang tadi sudah beliau sampaikan. Oleh karena itu beliau minta waktu rencananya menghadap besok (6/10)," terang Pratikno pada wartawan seusai menerima surat.
Syahrul Yasin Limpo datang ke Kementerian Sekretariat Negara ditemani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar yang juga politikus Partai NasDem sekitar pukul 17.20 WIB.
Seperti diberitakan, Syahrul terseret kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) dan telah menggeledah rumah dinas SYL di kawasan Widya Chandra dan ruang kerjanya di Kantor Kementan, Ragunan, Jakarta, pada akhir September 2023. (Z-11)
Bantahan SYL dalam nota pembelaanya soal fee 20% dinilai masuk akal
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan memberikan perlindungan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Firli Bahuri tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan, tidak hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Usai diperiksa KPK, Arief mengaku, dicecar 10 pertanyaan oleh penyidik dari KPK terkait kasus korupsi yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menjamin KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Arief Prasetyo Adi, berikutnya.
Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mendukung langkah tersebut. Ia meminta instansi pemantau itu membongkar semua permainan kotor di lembaga antirasuah.
Mentan menyampaikan rasa optimis bahwa pembangunan lumbung pangan di Merauke bisa menjadi inisiatif strategis yang dapat memperkuat ketahanan pangan di Indonesia Timur.
PRESIDEN Jokowi didampingi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau perkebunan kopi di Desa Kambahang, Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan optimis bahwa pembangunan pertanian saat ini akan membawa Indonesia kembali mencapai swasembada.
Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengatur kratom di bawah naungan Kementerian Pertanian dengan membentuk korporasi.
UGM dan IPB menghasilkan varietas unggulan, salah satunya benih Gamagora dan IPB 3 Sakti di Provinsi Banten.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), secara nasional, kebutuhan hewan kurban berada pada angka 1,97 juta ekor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved