Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
RENCANA percepatan pelaksanaan Pilkada 2024 dari yang semula pada November menjadi September dinilai sebagai upaya memberikan karpet merah bagi anak dan menantu Presiden Joko Widodo. Sebab, jabatan Jokowi baru akan berakhir pada Oktober 2024.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, mencermati, dua anak Presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep digadang-gadang masih akan berkontestasi dalam Pemilu Serentak 2024. Gibran, misalnya, berpotensi menjadi calon wakil presiden, sementara Kaesang bakal maju sebagai calon Wali Kota Depok.
Adapun menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan disebut-sebut akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. "Jadi ini kepentingan keluarga Jokowi, kepentingan pragmatis saja, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Ujang kepada Media Indonesia, Jumat (22/9).
Baca juga: Semua Fraksi Disebut Pahami Keinginan Pemerintah Terbitkan Perppu Pilkada
Jika Pilkada 2024 digelar saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden, Ujang mengatakan Gibran, Kaesang, dan Bobby bakal mudah memenangkan kontestasi pemilihan. Sebab, Jokowi masih dapat memainkan kekuasaannya. Sementara jika digelar September, ia tidak yakin anak mantu Jokowi akan menang.
Ujang juga mengatakan bahwa rencana percepatan Pilkada 2024 menjadi satu paket dengan agenda mendesain Pilpres 2024 dengan hanya diikuti dua pasangan calon. Menurutnya, upaya tersebut merupakan kepentingan penguasa saat ini.
Baca juga: Penghitungan Suara Dua Panel Batal Berlaku, Bawaslu: Alhamdulillah
"Kepentingan-kepentingan kekuasaan lah. Kepentingan-kepentingan pemerintah, tangan-tangan pemerintah," tandasnya.
Terpisah, Direktur Eksekutif Algoritma sekaligus pengajar ilmu politik FISIP Universitas Indonesia Aditya Perdana lebih meyakini bahwa agenda percepatan Pilkada 2024 merupakan kepentingan seluruh partai politik. Sebab, hal itu membuka celah calon anggota legislatif yang terpilih pada Pemilu 2024 untuk maju juga dalam kontestasi Pilkada jika digelar pada September.
"Kalau menang Pilkada akan lanjut, kalau kalah dia tetap caleg terpilih karena dilantik bulan Oktober, sebelum presiden baru dilantik," tandasnya.
(Z-9)
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Indonesia mengecam dibunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dengan serangan rudal yang ditembakkan drone di kediamannya di Teheran, Iran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan keuangan adalah hal yang sangat krusial.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melalui kegiatan rembuk warga sehingga warga dapat berkumpul dan berdiskusi dengan kepolisian.
Surat pengajuan cuti sudah diterima dari sekda. Saat ini surat tersebut telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Dinda mengidap meningtis sejak usia 8 bulan dan telah berupaya dilakukan pengobatan ke berbagai tempat
Setelah tahapan Coklit (pencocokan dan penelitian), Bawaslu Bali tetap fokus pada sejumlah tahapan berikutnya sebelum daftar pemilih ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved