Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT politik Citra Institute, Efriza menilai, kinerja Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bisa menjadi modal politik untuk dipertimbangkan menjadi kandidat calon wakil presidenTerlebih Presiden Joko Widodo (Jokowi) acap kali mengapresiasi kinerjanya.
"Apresiasi Jokowi terhadap Hadi ini luar biasa. Kecepatan ia menyelesaikan proses sertifikasi tanah dengan kuantitas jumlah yang diatas rata-rata yang disebut oleh Presiden Jokowi menunjukkan kecakapan dirinya dalam bidang pekerjaannya," kata Efriza lewat keetrangan yang diterima Sabtu (16/9).
Baca juga: Jalan Gembira Anies-Muhaimin Ditargetkan Terbesar Pertama di Luar Jawa
Menurutnya, apresiasi Jokowi terhadap Hadi bisa menjadi dorongan secara modal politik bagi mantan Panglima TNI itu. PDIP, jelasnya, membuka pintu dengan nama-nama baru dan sosok kejutan seperti layaknya Maruf Amin.
"Peluang ini yang harus dirawat oleh Hadi, jika ingin memperoleh tiket sebagai cawapres. Ia sosok yang diperhitungkan dari rekam kerjanya," imbuhnya.
Baca juga: Dukung Penuh Cak Imin, PKS Yakin Menang
Efriza mengatakan, peluang Hadi diperhitungkan bisa terjadi dari isu yang menarik perhatian besar masyarakat dan keberlanjutan program kerja pemerintah. Kedua hal ini, kata dia, bisa menjadi modal bagi Hadi karena keberlanjutan program pemerintah yang dianggap sukses.
"Adalah mengenai persoalan tanah dan sertifikasi, perhatian masyarakat juga saat ini terhadap sertifikasi tanah," ungkapnya.
Efriza menuturkan, peluang Hadi dipilih sebagai cawapres untuk Ganjar Pranowo masih tinggi ketimbang Prabowo Subianto. Alasannya, Gerindra yang mengusung Prabowo mengedepankan unsur NU untuk pendamping sang menteri menjadi cawapres.
"Peluangnya masih tinggi dikubu PDIP yang sering ada kejutan, ketimbang di Gerindra, sebab Gerindra terlihat sekali masih mengepankan unsur NU untuk memperkuat suara di Jawa Timur, artinya peluangnya ada tapi menipis," tuturnya.
Baca juga: Pegang Data Intelijen Mengenai Parpol, Jokowi: Saya Tahu Mereka Menuju Kemana
Efriza menilai, dukungan politik dan apresiasi dari Jokowi memungkinkan sosok Hadi amat diperhitungkan. Maka, langkah selanjutnya Hadi harus mencoba membangun kekuatan dengan masyarakat sipil, dan menjajaki dengan partai-partai politik, agar namanya bisa mengapung dan diperhitungkan.
"Saat ini secara rekam jejak karir yang gemilang sudah dipunyai Hadi, apresiasi oleh Jokowi secara kinerja juga sudah didapatkan. Tinggal bagaimana ia membangun hubungan kerjasama dan komunikasi dengan partai-partai politik, sebab mereka yang bisa mengapungkan dan menyetujui nama-nama baru sebagai alternatif," imbuhnya.
Baca juga: Anies tidak Mau Buru-buru Bikin Tim Pemenangan
Sebelumnya, Jokowi memuji kinerja Hadi karena bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahan. Jokowi mengatakan, latar belakang Hadi yang merupakan mantan Panglima TN mempermudah proses pembebasan lahan. Dia berkata, semua persoalan lahan selesai di tangan Hadi.
"Tetapi karena Menteri BPN-nya mantan Panglima TNI itu memudahkan. Memudahkan. Ke bawah, Pak Hadi ini kalau ke bawah ada persoalan lahan senyum gitu aja rampung semuanya. Pada senyum loh. Belum diem, kalau diem langsung urusan pembebasan lahan rampung," kata Jokowi di acara Pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023, di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).
Jokowi menuturkan, bahwa ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan. Dia teringat pada tahun 2015 baru 46 juta bidang yang sudah bersertifikat. Artinya masih perlu 80 juta bidang yang harus disertifikatkan.
Namun, Kepala Negara mengapreasiasi kinerja Hadi yang hingga kini sudah berhasil sertifikasi 106 juta dari total 126 juta bidang tanah. Jokowi memberikan acungan jempol kepada BPN.
"Saya kira harus tepuk tangan pada Pak Hadi. Karena tadi disampaikan dari 126 juta sudah 106 juta yang telah selesai diselesaikan. Ini moga-moga tahun 2024, 126 juta udah rampung semuanya," pungkas Jokowi. (Ant/H-3)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melantik 350 perwira prajurit karier TNI tahun anggaran (TA) 2024.
DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kemenhan dan Panglima TNI. Salah satu pembahasannya yakni soal usulan penambahan uang operasional prajurit TNI khususnya di Papua.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membantah anggotanya terlibat dalam kasus pembakaran rumah wartawan Rico Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatra Utara (Sumut).
Mantan Panglima TNI sekaligus kader PDIP, Andika Perkasa, lebih cocok maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2024 daripada di Pilgub Jakarta
PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto merespons hujan kritik terhadap Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Revisi UU TNI).
Benteng ini merupakan saksi bisu perjuangan prajurit Siliwangi dan masyarakat saat menumpas DI/TII di Bandung Utara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved