Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu bakal menyurati partai politik peserta Pemilu 2024 yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Itu merupakan buntut dari munculnya sosok Ganjar dalam tayangan azan maghrib yang ditayangkan beberapa televisi swasta.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta partai politik pengusung calon presiden tertentu untuk menahan diri untuk melakukan sosialisasi frekuensi publik. Selain karena pendaftaran calon presiden belum dimulai, tahapan kampanye juga belum berlangsung.
Sampai saat ini, Bawaslu belum menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang terjadi ihwal kemunculan Ganjar pada acara azan maghrib di televisi swasta. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15/2023 soal Kampanye Pemilu tidak memperkenankan sosialisasi pada frekuensi publik.
Baca juga : Ganjar Jadi Aktor dalam Tayangan Azan di Televisi, Dewan Pers : Perlu Dikaji KPI
Di samping itu, Bagja juga menggarisbawahi bahwa Ganjar sampai saat ini belum resmi ditetapkan sebagai calon presiden Pemilu 2024. Oleh karena itu, pihaknya hanya akan menyurati partai politik sebagai bentuk imbauan.
"Kepada partai politik kita akan lakukan surat imbauan, bahwa sekarang untuk menahan diri karena tidak ada sosialisasi di frekuensi publik kecuali PKPU-nya berubah," kata Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (12/9).
Baca juga : Ini Respon PDIP Tentang Ganjar Tampil di Azan Magrib TV Swasta
Bagja menyebut surat imbauan itu bakal menjadi catatan pihaknya jika di kemudian hari pihak yang digadang-gadang menjadi capres, termasuk Ganjar, melakukan pelanggaran saat masa kampanye. Sebab, pelanggaran yang dilakukan berkali-kali menjadi perhatian Bawaslu.
Sementara pihaknya masih melakukan kajian yang hasilnya bakal diumumkan dalam dua hari ke depan, Bagja menyebut pada waktu yang bersamaan Komisi Penyiaran Infomrasi (KPI) juga sedang proses klarifikasi tayangnya azan maghrib yang memunculkan sosok Ganjar.
"Masih ditayangkan enggak (azan yang menampilkan Ganjar)? Laporan (ke) kami sudah tidak ditayangkan lagi sekarang," tandas Bagja.
Sebelumnya, sosok Ganjar muncul dalam tayangan azan maghrib yang disiarkan televisi swasta milik Hary Tanoesoedibjo. Diketahui, Hary merupakan pemilik MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Pada kontestasi Pilpres 2024, Perindo menjadi salah satu partai pendukung Ganjar sebagai calon presiden. (Z-5)
GANJAR Pranowo merespon pertanyaan awak media terkait sosok yang cocok menjadi Gubernur Jawa Tengah (Pilkada Jateng). Ini menurutnya.
Megawati diyakini sudah melalui pertimbangan yang matang sebelum mengeluarkan keputusan tersebut.
Adian Napitulu, Ganjar Pranowo, hingga Basuki Tjahaja Purnama masuk kepengurusan PDIP
Ajang Soekarno Run sebagai penutupan peringatan Bulan Bung Karno 2024 digelar di Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/6)
PDI Perjuangan menanggapi soal adanya kemungkinan berkoalisi dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam mendukung calon gubernur DKI Jakarta.
MANTAN Gubernur Jawa Tengah dua periode, Ganjar Pranowo mengungkapkan munculnya nama Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur Jakarta yang akan didukung PDI Perjuangan
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved