Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI Perubahan untuk Persatuan mengaku tidak keberatan dengan rencana percepatan jadwal pendaftaran capres dan cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rencananya pendaftaran dimajukan pada 10 Oktober nanti.
“Bagus. Memininalkan manuver,” tegas Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Media Indonesia, Senin (11/9/2023).
Mardani mengemukakan dipercepatnya jadwal pendaftaran capres dapat membantu kontestan agar segera masuk ke kontestasi karya dan gagasan.
Baca juga : Akui Bertemu Ganjar, Mahfud Bantah Kabar Diajak jadi Cawapres
“Plus itu turunan dari Perppu Pemilu,” tambah Mardani.
Terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Maman Abdurahman mengemukakan tidak ada koalisi Pilpres 2024 yang sudah pasti solid hingga mendaftarkan nama capres dan cawapres di KPU pada Oktober-November 2023 mendatang.
Baca juga : Anies Baswedan Sambangi DPP PKB untuk Rapat Pemenangan
Maman menerangkan, semua koalisi masih berpotensi untuk berubah arah dan itu berlaku untuk semua koalisi, baik pendukung Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.
"Tidak ada sesuatu yang pasti terkait koalisi sampai kita mendaftar di KPU. Yang penting semangatnya adalah kebersamaan. Kalau kita mau memastikan koalisi, sampai nanti pendaftaran di KPU, tidak ada yang pasti," tandasnya.
Sementara itu, partai politik didorong segera memutuskan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung pada Pilpres 2024.
Sebab, waktu pendaftaran bakal dimulai sekitar satu bulan lagi, yakni pada 10 Oktober 2023.
"Mau tidak mau bakal pasangan calon harus segara bisa diputuskan oleh partai atau gabungan partai politik yang ingin mengusung calon presiden dan wakil presiden," kata pakar hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, Jakarta, Sabtu, 9 September 2023.
Menurut dia, hal itu merupakan konsekuensi atas penyesuaian percepatan jadwal pendaftaran yang diatur dalam Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Pemilu. KPU sebelumya telah merumuskan jadwal pendaftaran pasangan capres dan cawapres pada 19 Oktober sampai 25 November 2023.
Namun, pascaperppu Pemilu ditetapkan sebagai UU dan menjadi rujukan bagi KPU dalam menyusun draf PKPU baru, jadwal pendaftaran dimajukan dan dipersingkat, mulai 10-16 Oktober 2023.
Penyesuaian diperlukan untuk mempertahankan keserentakkan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 dan menyerentakkan durasi kampanye pemilihan anggota legislatif dan DPD selama 75 hari. (Z-5)
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Komunikasi berkualitas merupakan kunci utama dalam membentuk ketahanan keluarga yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar.
Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu menuntut semua pihak untuk bersiap dan berperan aktif membantu masyarakat.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti penguatan ketahanan ekonomi, pangan, dan energi sebagai fondasi kemandirian nasional di peringatan puncak Milad ke-24.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menegaskan bahwa Indonesia perlu mengambil posisi yang tepat dan terukur dalam merespons mediasi Iran dan AS sejalan politik luar negeri bebas dan aktif.
PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina saat meningkatnya konflik Timur Tengah Iran, Amerika Serikat, iran, dan israel
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved