Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENELITI Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bisa menjadi alternatif cawapres untuk capres Ganjar Pranowo.
Saidiman menilai, Ganjar memiliki keleluasaan dalam memilih pendampingnya lantaran PDI Perjuangan bisa mengusulkan calonnya, meski tanpa adanya dukungan dari partai lain.
"Ganjar Pranowo cukup leluasa memilih bacawapres karena partai utama pendukungnya, PDI Perjuangan, bisa mengajukan calon tanpa dukungan partai lain. Karena itu, pertimbangan kecukupan partai pendukung tidak begitu dibutuhkan untuk memilih bacawapres," ujar Saidiman pada Minggu (10/9).
Baca juga: Survei Rumah Demokrasi: Yenny Wahid Unggul sebagai Cawapres Perempuan
Saidiman menambahkan, mantan Gubernur Jawa Tengah itu dapat menentukan calon wakilnya berdasarkan rekam jejaknya.
Menurut Saidiman, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menkeu Sri Mulyani pun perlu menjadi pertimbangan untuk masuk dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo.
Baca juga: Saiful Mujani : Daya Tawar Politik PDIP ke Demokrat Lemah
Dia menyebutkan, Basuki dan Sri Mulyani memiliki rekam jejak dan profesionalitas kinerja yang baik.
"Ganjar bisa menentukan calon pendamping dengan kriteria profesionalitas atau rekam jejak sang calon. Di sini tokoh profesional dengan rekam jejak bagus seperti Sri Mulyani atau Basuki Hadimuljono menjadi mungkin masuk dalam bursa bacawapres Ganjar," kata Saidiman.
Saidiman beralasan, munculnya nama Basuki dan Sri Mulyani sebagai pendamping Ganjar lantaran keduanya juga memiliki cukup pengalaman kerja-kerja pemerintahan.
Hal itu, kata Saidiman, dapat membantu Ganjar Pranowo dalam menjalankan pemerintahan jika kelak menjadi Presiden RI 2024-2029.
"Saya melihat secara objektif keduanya bagus untuk mempertajam kerja-kerja teknokratis pemerintahan nanti," ucap Saidiman. (Z-7)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
Putusan MKMK, terutama yang menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK, telah merobohkan legitimasi Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024.
Sepanjang tidak ada perubahan peraturan undang-undang terkait syarat pencalonan, tiga pasangan bacapres-bacawapres yang sudah mendaftar ke Kantor KPU RI tidak akan berubah.
Andrew menerangkan kepemimpinan kuantum merupakan konsep kepemimpinan yang mengadopsi prinsip-prinsip fisika kuantum dalam konteks manajemen dan kepemimpinan organisasi
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun mengaku kalau ada tindakan tegas terhadap Gibran muncul narasi dizalimi.
PDIP dinilai tersandera kehilangan pemilih, bila bersikap keras kepada Presiden Joko Widodo, menyusul belum adanya sikap terkait Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah warga akan menggugat KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/10), karena menerima pendaftaran bacawapres yang diduga bertentangan dengan PKPU.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved