Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penukaran uang ke valas yang dilakukan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe. Totalnya diyakini sampai belasan miliar.
Informasi itu diulik dengan memeriksa wiraswasta Agus Gunawan hari ini, (25/8). Permintaan keterangan itu berkaitan dengan dugaan pencucian uang yang menjerat Lukas.
"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya perintah tersangka LE (Lukas Enembe) untuk melakukan penukaran uang dalam jumlah belasan miliar ke bentuk valas," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (25/8).
Baca juga: KPK Buka Peluang Sita Jet Pribadi Lukas Enembe
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci lebih lanjut alasan penukaran uang itu. Informasi dari Agus diyakini menguatkan tudingan penyidik kepada Lukas.
Pada perkara suap, Lukas didakwa menerima Rp45,8 miliar. Rinciannya, Rp10,4 miliar berasal dari pemilik PT Melonesia Mulia, Piton Enumbi. Kemudian, Rp35,4 miliar diterima dari Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, Rijatono Lakka.
Baca juga : Kasus Pencucian Uang, Lukas Enembe Ketahuan Beli Jet Pribadi
Seluruh uang haram itu diberikan supaya Lukas memenangkan perusahaan milik Piton dan Rijatono dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2022. Lukas melakukan perbuatan itu bersama-sama sejumlah pihak.
Mereka yakni Kepala Dinas Perumahan Umum (PU) Provinsi Papua periode 2013-2017 Mikael Kambuaya. Lalu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua periode 2018-2021. (MGN/Z-5)
KEPALA PPATK Ivan Yustiavandana memaparkan transaksi judol berdasarkan usia di bawah 11 tahun sebanyak 1.160 anak dengan angka sudah menyentuh Rp3 miliar lebih frekuensi 22 ribu transaksi.
Putusan kasasi Rafael Alun Trisambodo dinilai tidak sejalan dengan prinsip penanganan kasus korupsi.
KPK mengaitkan bisnis milik mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba dengan dugaan pencucian uang yang sedang diusut.
KPK dan Kejagung melakukan pembahasan penguatan cara perampasan aset dengan penegak hukum Amerika Serikat (AS). Salah satu topik berkaitan dengan pencucian uang ke uang digital kripto.
POLDA Metro Jaya saat ini tengah mengusut dua perkara baru yang diduga melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaitkan transaksi jual beli tanah yang dilakukan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dan keluarganya dengan dugaan pencucian uang
BI merespons perihal anjloknya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Edi Susianto menuturkan untuk menjaga stabilitas rupiah
DIREKTUR Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan berkurangnya cadangan devisa karena digunakan untuk intervensi valas agar tidak perlu dikhawatirkan.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) berencana melakukan penerbitan surat utang senior dalam denominasi dolar Amerika Serikat senilai US$500 juta atau sekitar Rp7,94 triliun.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan update term deposit (TD) Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang berhasil dihimpun hingga 20 Februari 2024 mencapai US$1,95 miliar.
LEMBAGA Penjamin Simpanan (LPS)mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum sebesar 4,25% dan 2,25% untuk simpanan valas. Bagaimana dengan BPR?
Perlu diwaspadai utang luar negeri terutama dari beban utang pemerintah dan BUMN yang makin tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved