Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KADER PDI Perjuangan mulai sering melancarkan kritik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terbaru, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kritiyanto mengkritik proyek food estate yang dinilai gagal dan hanya merusak lingkungan.
Politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menyebut, kritik yang disampaikan para kader partainya bukan karena hubungan partai dan Presiden Jokowi yang mulai renggang. Menurutnya, kritikan terhadap proyek pemerintah merupakan tanggung jawab moral partai politik dan lembaga legislatif.
"Itu bukan menandakan hubungan PDIP dengan Pak Jokowi retak atau hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi retak, tidak sama sekali. Tapi ini adalah bagian dari kewajiban moral partai untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh K/L, salah satu ya contohnya ya itu tadi kita mempertanyakan soal food estate yang sampai saat ini tidak menghasilkan apa-apa kecuali tanah gundul di lapangan. Sementara ada uang triliunan yang sudah keluar," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (20/8).
Baca juga : PDIP Minta BPK Periksa Anggaran Proyek Food Estate
Ferdinand menegaskan, isu renggangnya hubungan PDIP dan Jokowi tidak benar. Hingga saat ini hubungan Jokowi dan Megawati selalu Ketua Umum Partai serta para kader sangat mesra.
"Yang kita tahu bahwa hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi itu baik-baik saja, mesra seperti biasa tidak ada yang terganggu. Dan sebagai ketua umum hubungan dengan kader juga baik, sebagai presiden Pak Jokowi dengan Bu Mega sebagai Presiden ke 5 juga tidak ada masalah. Jadi saya pikir itu hanya isu ya, yang ada hubungan beliau berdua itu baik," terangnya.
Dia menjelaskan, PDIP mengkritik pemerintah tidak secara umum. PDIP mengkritik program-program atau proyek tertentu yang memang dinilai tidak berhasil atau justru merugikan negara. Lantas kritikan tersebut ditujukan untuk sektor-sektor tertentu saja.
Baca juga : Kritik atas Food Estate Perjelas Adanya Ketegangan Politik Antara Jokowi dan PDIP
"Kalau soal PDIP mengkritik kebijakan pemerintah ini kan harus dilihat bukan mengkritik pemerintah secara umum tapi sektor-sektor tertentu yang kita anggap memang patut untuk dikritik seperti penyelenggaraan food astate itu wajar kita pertanyakan. Karena sampai saat ini proyeknya tidak menghasilkan apa-apa hanya menghasilkan tanah gundul tapi uang triliunan kan keluar," jelasnya.
"Jadi sebagai perwakilan masyarakat yang tidak ingin uang negara terhamburkan tanpa bermanfaat bagi masyarakat wajar saja PDIP mempertanyakan. Sebetulnya itu bukan sebuah hal yang aneh, tetapi bagian dari pengawasan dari lembaga legislatif di mana kader-kader partai PDIP juga banyak di sana," tandasnya. (Z-5)
Kehadiran kawasan food estate secara otomatis akan memicu pembangunan aksesibilitas yang selama ini terbatas, mulai dari jalan raya, pelabuhan, hingga bandara.
"Petani harus ditempatkan sebagai subjek utama. Subjek berarti punya hak yang jelas atas tanahnya, punya ruang menentukan pilihan usaha taninya, punya posisi tawar di pasar,"
Konsolidasi dilaksanakan Zoom pada 5–15 Agustus dan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke wilayah prioritas pada September mendatang.
NEGARA yang merusak tanahnya ialah negara yang menghancurkan dirinya sendiri.
Buku Pokok-Pokok Pikiran Ketahanan Pangan Nasional Menuju Kedaulatan Pangan diluncurkan di Bandung, Selasa (29/4).
Aalah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah ketergantungan pada impor beras hingga 2 juta ton/tahun setelah berakhirnya swasembada beras di 1993.
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved