Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENCARIAN nakhoda baru untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024-2029 akan segera dimulai. Seleksi itu akan dilakukan oleh Tim panitia seleksi (pansel) yang terdiri dari orang-orang yang berkompeten dibidang Hak Asasi Manusia (HAM) yakni, Dhahana Putra, Lies Sulistiani, Hendardi, Setya Utama dan Zumrotin K Susilo.
Ketua tim pansel Dhahana Putra menerangkan seleksi pencarian nahkoda baru LPSK bakal dimulai pada 21 Agustus mendatang. Dalam melakukan seleksi tersebut Dhana menegaskan pihaknya tidak ingin asal pilih, dia pun membeberkan sejumlah kriteria yang dicari sebagai pemimpin LPSK.
"Kami butuh yang akan menjadi pimpinan LPSK pertama itu komitment, komitment kepada diri sendiri dan juga negara. Kemudian tidak tersandra dengan permasalahannya, baik terkait narkotika, korupsi maupun teroris dan hal lainnya," tegas Dhana dalam konferensi pers di Kantor Ditjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (18/8).
Baca juga : Korban Dugaan Pelecehan Seksual Rektor Ajukan Perlindungan ke LPSK
Dengan perkembangan hukum yang terus berlangsung di Indonesia, Dhana menjelaskan bahwa ke depan tantangan para Pimpinan LPSK akan semakin berat. Sehingga dibutuhkan sosok yang memiliki komitment tinggi.
"Kami pun juga melihat dari hasil survei, LPSK ternyata butuh penguatan di masyarakat terhadap kompetensi, informasi dan juga yang lain," terang Dhana.
Menyambung terkait kriteria Pimpinan LPSK, anggota pansel yang juga merupakan mantan Wakil Ketua Komnas HAM (2002 – 2007) Zumrotin mengatakan, dibutuhkan sosok yang berkarakter untuk memimpin LPSK.
Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud Pastikan Hukum Berkeadilan Jamin Penegakan HAM
"Pimpinan LPSK harus mempunyai karakter, terutama mempunyai karakter yang keberpihakan kepada korban. Itu harus ada," tegas Zumrotin.
Selain itu, Zumrotin menyebut bahwa LPSK juga membutuhkan sosok pemimpin yang berintergitas. Dengan tahapan seleksi yang panjang, dia meyakini timnya akan menemukan pemimpin yang berintegritas.
"Dalam seleksi ini nantinya ada tahapan psikologis, tahapan psikologis ini untuk mengetahui karakter, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan sesama pimpinan, bagaimana dia tidak menonjol sendiri. Dan disitu juga bisa terlihat komitmen dan integritasnya," jelasnya.
Baca juga : Syahrul Yasin Limpo Minta Perlindungan ke LPSK
Dengan sejumlah kriteria yang telah disebutkan, tim pansel pun bertekad akan menyaring putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin LPSK. Mereka bahkan berencana utuk menjemput bola demi mendapatkan sosok terbaik.
"Tentu kami akan melakukan talent scouting dan sosialisasi (terkait seleksi). Pasti kami akan sosialisasi untuk mencari putra-putri terbaik untuk LPSK ini, termasuk mencari sosok-sosok dari perguruan tinggi (akademis), atau dari organisasi-organisasi masyarakat sipil," terang Anggota LPSK Hendardi.
Hendardi yang juga merupakan Ketua Dewan Nasional SETARA Institute itu meminta kepada seluruh putra-putri terbaik bangsa untuk tidak takut mendaftarkan diri pada seleksi tersebut. Ditegaskannya bahwa tim Pansel menjamin akan melakukan penilaian seadil-adilnya.
"Sekali lagi kami mengharapkan baik itu universitas maupun organisasi masyarakat sipil untuk bisa mengirimkan atau meminta anggota-anggota terbaiknya untuk mendaftar. Dan kami menjamin akan menseleksi sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," tegas Hendardi.
Dapat diketahui, tahapan seleksi pimpinan LPSK 2024-2029 ini dijadwalkan berlangsung selama sekitar 4 bulan. Dengan tahap pendaftaran bakal dibuka pada 21 Agustus sampai 8 September 2023. (Z-4)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah dalam pengadaan sistem kapal inspeksi perikanan Indonesia (SKIPI).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta kerja sama di PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).
Bareskrim Polri mengonfirmasi telah memanggil 22 orang sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
SaksiĀ kasus pembunuhan Vina dan Eky yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat, Dede, mengaku memberikan kesaksian palsu pada 2016 atas perintah Iptu Rudiana.
PihakĀ terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eky menyerahkan bukti baru saat gelar perkara kasus Vina di Bareskrim Polri
Tessa menjelaskan hakim bisa memerintahkan jaksa untuk memproses hukum orang yang diduga berbohong dalam persidangan.
Menurut ICJR, praktiknya penyediaan layanan aborsi aman tidak terlaksana di lapangan dikarenakan tidak ada realisasi konkret dari pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan.
TINDAK kekerasan terhadap anak adalah salah satu isu serius yang hingga kini masih terus terjadi.
HARI Antikekerasan terhadap Perempuan Internasional diperingati setiap 25 November.
Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung perkembangan siswa, bukan tempat yang menimbulkan ketakutan atau kerugian.
Psikolog Roslina Verauli, mengatakan bahwa angka kekerasan seksual tidak pernah ada dalam pengertian tidak ada yang mau melapor. Ada kecenderungan yang disalahkan korban.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved