Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memastikan stok blangko E-KTP aman jelang Pemilu 2024. Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyebut pihaknya telah melakukan pengadan tambahan blangko E-KTP untuk 2024 pada Selasa (1/8).
"Perlu ditekankan bahwa penambahan ketersediaan blangko E-KTP pada tahun 2023 bisa dilakukan kembali setelah ada persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan," kata Teguh melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Rabu (2/8).
Ia mengungkap, penambahan blangko E-KTP pada Agustus 2023 adalah sebanyak 11.393.783 keping. Sebelumnya pada awal 2023, pengadaan yang sama dilakukan sebanyak 10.450.518 keping yang telah habis pada akhir bulan Mei 2023.
Baca juga : 18 Ribu Pemilih Potensial Belum Punya e-KTP, Disdukcapil Rekam KTP di Sekolah
Sementara pada akhir Mei 2023 pengadaan blanko E-KTP dilakukan sebanyak 2.683.032 keping yang telah habis pada minggu ketiga Juli 2023. Pengadaan sebanyak 11 juta lebih keping blangko E-KTP kali ini, lanjut Teguh, merupakan yang ketiga pada 2023 setelah mendapat persetujuan anggaran dari Menteri Keuangan.
"Diharapkan stok blangko E-KTP ini akan mencukupi sampai menjelang akhir tahun 2023," ujarnya.
Baca juga : Pemilih Pemula bisa Gunakan Suket Perekaman E-KTP
Teguh menyebut, stok blangko E-KTP sudah mulai tersedia per Jumat (4/8). Permintaan blngko dari daerah pun sudah dapat dipenuhi secara bertahap. Pihaknya berharap tidak ada lagi daerah yang kekurangan blangko E-KTP.
Lebih lanjut, ia meminta blangko E-KTP itu diprioritaskan bagi penduduk yang sudah melakukan perekaman, tapi E-KTP belum dicetak. Selain itu, belasan juta blangko itu juga diprioritaskan kepada pemilih pemula, penduduk yang terkena dampak pemekaranan wilayah, penduduk yang berubah elemen datanya, penduduk yang rentan adminduk, serta yang E-KTP yang hilang/rusak.
"Diharapkan agenda strategis nasional terkait suksesnya Pemilu 2024 dapat didukung dengan lancar, pelayanan adminduk kepada masyarakat makin meningkat, dan pelayanan publik juga akan makin baik," tandas Teguh.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk percepatan perekaman E-KTP bagi pemilih pemula.
KPU berharap jumlah pemilih pemula yang telah mengantongi E-KTP pada hari pemungutan suara, 14 Februari 2024, lebih banyak ketimbang yang belum.
Sebelumnya, Bawaslu menemukan potensi 4.005.275 pemilih dalam DPT Pemilu 2024 yang tidak memiliki E-KTP. Mereka adalah pemilih pemula yang belum berumur 17 tahun saat dilakukan pencocokan dan penelitian oleh KPU pada Februari-Maret lalu. (Z-4)
Disdukcapil pastikan program penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) tidak mempengaruhi data pemilih pada Pilkada Jakarta
Dengan pencatatan ini maka kebutuhan pengecer elpiji 3 kg akan terdata sehingga distribusi dan permintaan bisa diketahui dengan detail.
Pemprov DKI sudah bersepakat dengan Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Jawa Barat dan Banten untuk menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terdampak penonaktifan NIK
Warga Depok yang masih menggunakan KTP DKI Jakarta diminta segera mengurus identitas sesuai dengan domisili masing-masing.
Penonaktifan NIK dilakukan secara bertahap, yakni memprioritaskan data warga yang meninggal hingga alamat yang tak sesuai.
PEMERINTAH akan mengintegrasikan pelayanan digital karena terlalu banyaknya aplikasi milik kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah saat ini.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved