Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menekankan rasa saling percaya antartetangga untuk meminimalkan potensi kecurangan bagi penggunaan kartu keluarga (KK) untuk mencoblos. Menurut Hasyim, KK dapat digunakan bagi pemilih pemula yang belum mendapatkan KTP-el pada hari pemungutan suara pada Pemilu 2024.
"Ya, sama-sama tetangga, kan, pasti tahu. Ada NIK-nya, kan, ada database-nya di data Kemendagri dan kita terkoneksi. Kita ini, kan, prinsipnya harus saling percaya. Itu dulu," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (26/7).
Hasyim menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk percepatan perekaman KTP-el bagi pemilih muda. KPU berharap jumlah pemilih pemula yang telah mengantongi KTP-el lebih banyak ketimbang yang belum.
Baca juga: Polisi Selidiki Dugaan Kasus Pencurian Data di Sukabakti Garut
Adapun alasan penggunaan KK sebagai syarat mencoblos, lanjut Hasyim, karena telah digunakan sebelumnya dalam penyusunan daftar pemilih. "Secara hukum kita harus berprasangka baik. Semua harus kita anggap benar kecuali ada yang dapat membuktikan sebaliknya," lanjut Hasyim.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan pihaknya melakukan berbagai upaya untuk menjamin hak pilih pemilih pemula, salah satu caranya adalah dengan jemput bola perekaman KTP-el ke sekolah-sekolah.
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, PPATK Siap Awasi Pergerakan Keuangan Parpol
Menurutnya, data yang dipegang pihaknya telah diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Data tersebut menjadi rujukan bagi Dinas Dukcapil di kabupaten/kota melakukan perekaman KTP-el ke berbagai sekolah.
"Data ini menjadi dasar bagi Dinas Dukcapil kabupaten/kota untuk melakukan perekaman pada acara jemput bola ke berbagai sekolah," terang Teguh.
Sebelumnya, Bawaslu menemukan potensi 4.005.275 pemilih dalam DPT Pemilu 2024 yang tidak memiliki KTP-el. Mereka adalah pemilih pemula yang belum berumur 17 tahun saat dilakukan pencocokan dan penelitian oleh KPU pada Februari-Maret lalu.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menekankan pentingnya pemilih memiliki KTP-el. Sebab, Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum hanya mengatur soal penggunaan KTP-el bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. (Tri/Z-7)
RIBUAN warga berbondong-bondong datang ke Disdukcapil Kota Depok guna mengganti alamat setelah Pemprov DKI Jakarta resmi menerapkan penonaktifan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Pembatasan serumah maksimal tiga KK tersebut akan berlangsung beriringan dengan penerapan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Derah Khusus Jakarta (DKJ) nantinya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin buka suara terkait rencana pembatasan tiga kartu keluarga (KK) dalam satu rumah di Jakarta.
Pemerintah Kota Bandar Lampung, Lampung, berjanji memperbaiki dokumen-dokumen penting milik warga yang rusak akibat terendam banjir.
Urgensi penggunaan KTP dan/atau KK dalam pembelian gas melon adalah sebagai identifikasi yakni untuk mengetahui apakah pembeli memang orang yang tepat atau tidak.
Pengecer masih melayani warga seperti sebelumnya kendati pemerintah sudah memberlakukan aturan itu 1 Januari 2024.
Disdukcapil pastikan program penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) tidak mempengaruhi data pemilih pada Pilkada Jakarta
Dengan pencatatan ini maka kebutuhan pengecer elpiji 3 kg akan terdata sehingga distribusi dan permintaan bisa diketahui dengan detail.
Pemprov DKI sudah bersepakat dengan Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Jawa Barat dan Banten untuk menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terdampak penonaktifan NIK
Warga Depok yang masih menggunakan KTP DKI Jakarta diminta segera mengurus identitas sesuai dengan domisili masing-masing.
Penonaktifan NIK dilakukan secara bertahap, yakni memprioritaskan data warga yang meninggal hingga alamat yang tak sesuai.
Anggota DPRD DKI menolak kebijakan penonaktifan KTP warga DKI di luar Jakarta
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved