Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta berkomitmen membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelesaikan persoalan pemilih yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Salah satunya melalui upaya jemput bola perekaman data kependudukan.
Kepala Dukcapil DKI Budi Awaludin menjelaskan persoalan itu disebabkan terdapat puluhan ribu pemilih yang akan menginjak usia 17 tahun saat seminggu sebelum hingga hari pemilihan. Untuk itu, pihaknya akan mempercepat perekaman data kependudukan terhadap pemilih tersebut.
Baca juga : Pemilih Pemula bisa Gunakan Suket Perekaman E-KTP
"Jadi ada sekitar 80 ribuan sekarang yang harus kita kejar mereka untuk melakukan perekaman sehingga ketika mereka berulang tahun, mereka sudah menerima KTP," ujar Budi saat dikonfirmasi, Rabu, 19 Juli 2023.
Baca juga : Nasib 19 Ribu Pemilih Potensial di Flores Timur Tergantung Blanko KTP-e
Budi menargetkan proses perekaman data kependudukan dapat rampung dalam dua bulan ke depan. Ia juga meminta keterlibatan dari rt dan rw untuk menyosialisasikan ke warganya dapat melakukan perekaman data kependudukan di lokasi domisili.
Budi menekankan pihaknya akan berupaya menjamin setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat memberikan hak suaranya. (MGN/Z-8)
Kurang lebih 8 juta warga Jakarta yang perlu mengganti KTP-nya. Hal itu dikarenakan, Jakarta yang tidak lagi menyandang status ibu kota negara.
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki RT di wilayahnya.
Polda Metro Jaya membuka pendaftaran layanan mudik gratis bagi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halamannya dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta tidak gegabah menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK). Seluruh mekanisme itu harus dilakukan secara teratur.
Kemendagri terus mengupayakan agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau digital ID.
Pemeirntah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) akan melakukan penataan data kependudukan warga Ibu Kota
Masalah pada coklit seharusnya tidak terjadi, mengingat KPU sudah memiliki basis data termutakhir versi Pemilu 2024
PEMERINTAH memastikan tidak ada lagi rencana untuk memajukan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dari November ke September.
DUA warga Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, diamankan karena diduga menggunakan DPT orang lain saat hari pemungutan suara Pemilu 2024. Pelaku dijanjikan uang Rp100 ribu per TPS.
JUMLAH masyarakat kategori pemilih yang menggap politik uang merupakan tindakan tidak wajar, mengalami penurunan. Hal ini diungkap oleh lembaga survei Indikator.
Puluhan orang hilir mudik menyambangi panitia KPPS yang bertugas, bahkan seorang petugas Panwaslu pun tak luput diberondong pertanyaan.
Dugaan ini berdasarkan informasi dari sekelompok orang dengan ciri khas tertentu yang mengklaim sebagai mahasiswa dan menyediakan dokumen yang meragukan untuk tujuan pemindahan TPS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved