Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BAKAL Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Pembangunan (KPP) Anies Baswedan menegaskan gagasannya jika dirinya terpilih sebagai Presiden RI pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Garda Pemuda NasDem, Anies menyampaikan, dirinya akan memprioritaskan keadilan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.
"Kata kunci yang kami ingin jadikan prioritas adalah mengoprasionalkan keadilan didalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Semua kebijakan pemerintah harus mencerminkan semangat mengadilkan keadilan," terang Anies dalam acara tersebut, Jumat (14/7).
Baca juga : Anies Pastikan Keadilan Jadi Acuan Pembuatan Kebijakan
Disebutkan Anies, saat ini ketimpangan masih sangat terasa betul di Indonesia. Dengan Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas, sayangnya saat ini pertumbuhan terbesar hanya ada doPulau Jawa.
"Faktor-faktor keadilan ini sering kali tidak menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan. Jadi gagasan utama kami adalah membawa keadilan di dalam kebijakan-kebijakan," imbuhnya.
Berkaca dari apa yang telah dilakukannya saat memimpin Jakarta pada 2017-2022, Anies mengklaim dirinya telah melahirkan sejumlah kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkeadilan termasuk diantarnya penataan kembali kampung akuarium di Jakarta Utara.
Baca juga : Anies Baswedan Tegaskan Terus Berada di Gerakan Perubahan
"Apa yang kami ingin lakukan di tingkat nasional ini sudah kita coba kerjakan di Jakarta, Jadi kebetulan sekali tadi pagi dan siang ini saya ke kampung Tanah Merah di Plumpang, lalu ke kampung akuarium. Ini adalah contoh bagaimana waktu kami di Kota Jakarta, kebijakan dari negara bukan hanya memfasilitasi warga yang sudah menengah atas tapi juga yang di bawah," jelasnya.
Dia menyebutkan, kebijakan pemerintah yang berkeadilan itu tentu akan sangat membantu masyarakat dan suatu wilayah untuk berkembang. Karenanya penting baginya jika terpilih nanti sebagai Presiden RI untuk mengedepankan keadilan dalam kebijakan-kebijakan di pemerintahan.
"Nah di situlah sebabnya saya melihat penting sekali kamj secara serius menangani tempat-tempat yang mengalami ketertinggalan. Kalau kemarin di Jakarta, kampung-kampung itu kami tata kembali, kampung-kampung itu diberikan kesempatan tumbuh," jelasnya.
"Jadi prinsip keadilan seperti itu Alhamdulillah sudah kami kerjakan di Jakarta dan mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan di level nasional," tukasnya. (Z-5)
Betapa kekuasaan saat itu telah menjadikan hukum sebagai alat untuk menindas lawan politik.
Sejumlah kendala dihadapi Kejaksaan dalam penegakan hukum dan keadilan. Di antaranya keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, intervensi politik dan korupsi.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyesalkan insiden pemberhentian seratusan guru honorer di Jakarta secara sepihak melalui sistem ‘cleansing guru honorer'.
WAKIL Presiden atau Wapres Ma’ruf Amin menegaskan konflik di Palestina bukan dilatarbelakangi masalah agama, tetapi masalah politik dan kemanusiaan.
PENGADU dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terkait asusila dengan teradu Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di DKPP, yakni CAT, akhirnya buka suara.
Soekarno juga berhak mendapat perhatian. Kesejahteraannya juga harus diperhatikan oleh negara.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, memberikan tanggapan terkait isu kebijakan ekstensifikasi cukai.
Salah satu upaya yang ditempuh ialah dengan mendorong pengembangan UMKM setempat.
Senator JD Vance, calon wakil presiden dari Donal Trump, berbicara tentang masa kecilnya dan mengkritik kebijakan Presiden Joe Biden.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Organisasi PPIR sendiri adalah rumah bagi para purnawirawan TNI yang sepaham dengan visi Prabowo dalam memajukan bangsa dan negara.
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menyampaikan kekhawatirannya terhadap eksekusi kebijakan kesehatan yang dinilai masih semrawut dan tidak tepat sasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved