Dirjen Imigrasi Pastikan tidak Ada Kebocoran Data

DIREKTUR Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim mengatakan data yang mereka miliki aman dan tidak ada kebocoran data. Dia bahkan meminta pihak BSSN untuk menyelidiki betul kepastian kebocoran data tersebut.

"Yang saya bisa pastikan saat ini data biometric aman. Diselidiki benar atau tidak tentang adanya hacker yang ambil data," ujarnya, Jumat (7/7).

Silmi yang dihubungi, Jumat (7/7) menerangkan Dirjen Imigrasi Kemenkumham dalam prosesnya penyimpanan data sudah sesuai dengan SOP bahkan sedang implementasi ISO 270001-2022 tentang sistem manajemen keamanan informasi.

Baca juga: 34 Juta Data Paspor WNI Bocor, Pemerintah Diminta Buat Peraturan Darurat

"Rencananya akan tuntas mendapatkan sertifikat ISO tersebut pada bulan Juli 2023;" imbuhnya.

Dengan adanya klaim kebocoran data itu oleh BSSN Silmi tidak mau berandai-andai tentang pembocoran data tersebut.

Baca juga: Data 34 Juta Paspor WNI Diretas Bjorka dan Dijual di Dark Web, Salah Siapa?

"Jangan berandai-andai. Hasil penyelidikan belum keluar," tukasnya.

Di sisi lain anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menyayangkan kebocoran data tersebut. Namun DPR perlu memastikan lebih lanjut tentang kebocoran data yang kembali terjadi.

"Idealnya memang perlu segera RUU keamanan siber bukan hanya perpres sehingga jelas tupoksi kelembagaan, siapa yang di depan apakah Kominfo, BSSN atau Polri Cybercrime," ucapnya.

Idealnya BSSN harus memastikan arsitek keamanan siber lembaga negara memiliki keamanan siber yang mumpuni, serta terdepan bila ada kejadian ini terjadi.

"Karena perlu instansi keamanan yang menjadi perwakilan bila ada cross border crime seperti serangan siber ini. Kominfo dan polisi bergerak di yurisdiksi Indonesia sehingga memiliki keterbatasan, misal Bjorka ada di luar negeri," tandasnya. (Sru/Z-7)