Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOALISI partai politik untuk Pilpres 2024 masih terus dinamis. Sejumlah partai melakukan pertemuan dengan koalisi yang tak diduga-duga, seperti PDI Perjuangan bertemu Demokrat atau kunjungan PAN ke kantor PDI Perjuangan.
“Potensi berubah masih ada selama belum masuk pendaftaran Pemilu 2024, pendaftaran KPU,” kata Peneliti Poltracking Indonesia, Arya Budi, Selasa (4/7).
Sejauh ini potensi partai menyeberang koalisi disebut masih memungkinkan. Potensi partai yang berubah koalisi potensi terjadi seperti Pilpres 2019, 2014 jika ada tawaran yang mampu mempengaruhi partai politik.
Baca juga: PPP Nantikan Sinyal Megawati soal Duet Ganjar-Sandiaga di Pilpres 2024
“Bagi yang sudah mendeklarasikan diri (koalisi) potensi berubah tapi kecil sementara yang belum menentukan seperti Golkar dan PAN itu kemungkinan berubahnya ke mana sangat besar,” jelasnya.
Ada sejumlah faktor yang menyebabkan partai masih belum ‘ajeg’ untuk koalisi Pilpres 2024. Partai-partai hingga saat ini masih saling melihat kemungkinan untuk menentukan koalisi dengan sejumlah variabel politik.
Baca juga: Anies Berpeluang Singgung Figur Cawapres di Acara NasDem 16 Juli
“Negosiasi kue politik ini yang menjadikan koalisi politik ini tidak kunjung matang karena semua ‘wait and see’. Dalam teori permainan keputusan atau tindakan action lawan main sangat berpengaruh pada keputusan yang akan diambil oleh pemain lainnya,” terang Arya.
“Apa yang akan mereka peroleh ketika menang, apa yang akan mereka berikan dalam proses menang. Itu yang menjadi tarikan dalam koalisi selain bargaining posisi politik mereka,” tambahnya.
Kemudian, faktor figur yang diusung pun menjadi faktor pendorong partai memberikan dukungan politik bergabung pada koalisi. Meski partai memiliki tiket memenuhi ambang batas pencalonan presiden maka membutuhkan figur yang bisa menjadi magnet suara baik dalam kandidasi maupun kompetisi Pilpres 2024.
“Partai bisa kuat tapi figurnya belum kuat menjadi centre of gravity dari koalisi untuk mendekat. Jika ada figur kuat, elektabilitas menjadi pusat gravitasi untuk menarik partai,” ungkapnya.
“Jika salah satu kandidat ini menjadi pusat bangunan koalisi 2024 berpengaruh pada siapa capresnya. Keterpilihannya seperti apa, logistiknya seperti apa cukup untuk menang melebihi atau kekurangan, variabel itu yang menjadi basis partai berkoalisi untuk siapa,” pungkasnya. (Z-7)
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved