Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI ATR/BPN Hadi Tjahjanto dinilai berpeluang menjadi cawapres di Pilpres 2024. Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin , Hadi memiliki nilai tambah untuk tawaran menjadi cawapres.
Pasalnya, Hadi merupakan mantan Panglima TNI dan dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hadi juga dipercaya duduk di kabinet.
Baca juga: Golkar Ogah Berandai-andai Ridwan Kamil Jadi Cawapres Ganjar
"Peluangnya sih semua anak bangsa punya peluang, tapi menurut saya Hadi Tjahjanto menurut saya peluangnya setengah setengah, 50 persen jadi 50 persen tidak, karena bagaimanpun dia menteri, dia mantan Panglima, dia dekat dengan Jokowi, itu poin-poin (plus) yang dimiliki Hadi Tjahjanto," ujar Ujang lewat keterangan yang dterima, Selasa (4/7).
Baca juga: Demokrat: Bakal Cawapres Anies Harus Segera Diumumkan untuk Fokus Pemenangan
Meski begitu, Hadi punya pekerjaan rumah agar benar-benar bisa menjadi cawapres. Hadi mesti gencar sosialisasi dan membuktikan kinerjanya yang dianggap belum terlihat di masyarakat.
"Harus dibuktikan dulu kinerjanya jadi soal peluangnya saya melihat masih 50-50, bisa jadi cawapres bisa tidak," ucap Ujang.
Menurut Ujang, Hadi masih mungkin menaikkan elektabilitasnya di sisa waktu 4 bulan ini sebelum pendaftaran capres cawapres di KPU. Namun, dia mengakui hal itu sangat berat dilakukan.
"Tapi memang ada tokoh yang didorong elektabilitasnya biar tinggi, dulu misalkan Jokowi, tapi itu dulu tapi sekarang untuk Hadi Tjahjanto saya melihatnya berat tapi peluang masih tetap ada, tapi berat untuk menaikkan elektabilitas," pungkasnya. (H-3)
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
Sentra Gakkumdu juga diminta tidak hanya berfokus pada penindakan tindak pidana Pilkada, tetapi juga mengantisipasi pencegahan kecurangan Pilkada 2024
Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN berfungsi untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved