Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) digital akan menghilangkan tindakan pungutan liar. Terobosan ini memungkinkan masyarakat dapat terkoneksi langsung dengan pelayanan publik.
"Hadirnya MPP melalui pelayanan digital sehingga lebih cepat, lebih mudah dan (diharapkan) yang menyangkut masalah pelayanan publik dan supaya tidak terjadi lagi hambatan-hambatan, ada pungli-pungli," ujar Wapres usai melakukan soft launching MPP Digital di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Senin, 20 Juni 2023.
Ma'ruf menjelaskan hadirnya MPP digital menjadi terobosan dari MPP konvensional yang sudah ada. MPP digital mampu meringkas birokrasi layanan yang selama ini kaku dan berbelit.
Baca juga: Efek Beragun Aset Syariah, Wapres: Hindari Instrumen Berisiko Tinggi
Lebih lanjut, Wapres menegaskan, bahwa MPP tidak boleh sekadar berorientasi pada bangunan fisik, tetapi harus memberikan fungsi pelayanan publik yang berjalan baik, cepat, dan nyaman.
"Sebagaimana pernah saya sampaikan, MPP berkualitas akan terwujud jika institusi birokrasi di level pusat dan daerah bisa mengesampingkan ego-sektoral," jelasnya.
Baca juga: Wapres Yakin Masyarakat Bisa Memilih Pemimpin yang Transformatif
Ia juga sebanyak 120 MPP konvensional telah diresmikan sejak 15 Juni 2023. Bahkan, lanjutnya, dalam waktu dekat ini, sembilan MPP segera menyusul untuk diresmikan secara serentak.
"Namun, masih dibutuhkan upaya serius guna memastikan 100 persen MPP terbangun di semua kabupaten/kota di Indonesia tahun 2024," terang Wapres. (MGN/Z-7)
DIREKTUR Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan terjadinya pungutan liar (pungli) karena kesenjangan ekonomi. Pendapatan pariwisata tidak sampai ke masyarakat lokal
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya pungutan liar (pungli) dalam kedatangan kapal wisatawan di Raja Ampat, Papua Barat.
KPK mendalami kasus pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya dengan memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Antirasuah Cahya H Harefa
Stranas PK menyebut pungutan liar dalam proses pembongkaran muatan maupun pengiriman barang di pelabuhan masih terjadi. Itu menjadi sangat miris karena system digital sudah diterapkan.
SEORANG oknum petugas tiket masuk objek wisata Sindangkerta, Cipatujah, Tasikmalaya diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap wisatawan dengan menetapkan tarif masuk Rp20 ribu.
Kasus dugaan pungli terhadap tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kupang yang mencapai Rp40 juta per orang masih terus diusut.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendesak Bareskrim Polri untuk segera mengungkap identitas sosok berinisial T yang diduga merupakan pengendali bisnis judi online di Indonesia
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin membenarkan sosok pengendali bisnis judi online di Indonesia dengan inisial T dibahas dalam sidang kabinet.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meresmikan penataan kawasan Taman Balekambang, Kota Surakarta, Kamis (25/7).
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meresmikan Revitalisasi Kawasan Taman Balekambang, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (24/7).
Wapres Ma'ruf Amin dorong industri otomotif lakukan inovasi muatan lokal
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta kapasitas dan nilai tambah industri otomotif dapat diperkuat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved