Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief. Ia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal di Kabupaten Penajem Paser Utara (PPU) periode 2019-2021 yang menjerat mantan Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud.
"Jadi saya datang memenuhi panggilan KPK itu ditanyakan beberapa hal menyangkut Kalimantan Timur, Pak Gafur dan perusahaan daerah," kata Andi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, (19/6).
Ia membantah mengetahui aliran uang suap Gafur. Khususnya mengalir ke musyawarah daerah (Musda) Partai Demokrat Kalimantan Timur.
Baca juga : KPK Tahan Kadis PUPR Papua Terkait Kasus Lukas Enembe
"Enggak, kalau yang saya baca mengalir ke kepentingan dia. Yang mana kepentingan saya enggak tahu, saya nggak dengar dulu ya," ujar Andi.
Baca juga : KPK Segera Umumkan Tersangka Pungli Rutan
Abdul Gafur Mas'ud sejatinya juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Namun, dia tidak ditahan karena tengah menjalani masa pemenjaraan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) klas IIA Balikpapan.
Teranyar KPK menetapkan tiga tersangka pada perkara tersebut. Yakni, Direktur Utama Perumda Benuo Taka Energi Baharun Genda, Direktur Utama Perumba Benuo Taka Heriyanto, dan Kepala Bagian Keuangan Perumba Benuo Taka Karim Abidin.
Pada perkara tersebut, negara ditaksir merugi Rp14,4 miliar. Abdul mencoba mencari keuntungan dari kebijakan penyertaan modal. Dia membuat keputusan pencairan dengan landasan aturan yang tidak jelas dan tanpa melakukan kajian lebih lanjut. (MGN/Z-8)
DPP Partai Demokrat memastikan Andi Arief tidak lagi menduduki jabatan strategis di partai. Hal ini menyusul penunjukkan Andi Arief sebagai Komisaris PLN
Andi Arief akan bersaksi untuk terdakawa Mantan Bupati Penajem Paser Utara sekaligus mantan Kader Demokrat Abdul Gafur Mas’ud.
Andi Arief menjadi saksi kasus dugaan korupsi terkait penyertaan modal Pemkab PPU pada Perusahaan Umum Daerah pada 2019-2021.
Melalui akun X, Andi Arief mengunggah surat yang diduga tulisan tangan Anies Baswedan yang mengajak AHY sebagai cawapres.
KPK menduga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menerima uang hasil korupsi di kasus penyertaan modal di Penajam Paser Utara.
Setelah Presiden Joe Biden mengundurkan diri dari pencalonan, Demokrat mengumpulkan hampir US$50 juta dalam donasi untuk kampanye kepresidenan Kamala Harris.
PARTAI Demokrat resmi mengusung Anwar Hafid dan Renny Amiwati Lamajido sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Sulawesi Tengah 2024.
PARTAI Demokrat resmi mengusung M Nasir-M Wardan sebagai calon gubernur (cagub) dan calon gubernur (cawagub) Pilkada Riau 2024.
Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini legislator dari Partai Demokrat dan PKS turut mendorong agar Pansus dugaan skandal mark up impor beras Bulog dapat segara dibentuk di DPR.
AHY sebut belum ada permintaan khusus soal Kaesang dari Jokowi
PKS memberikan surat keputusan rekomendasi dukungan untuk pasangan Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah 2024, Kamis (4/7) malam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved