Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan tengah mengusut dugaan pelanggaran deklarasi relawan Ganjar Pranowo yang diduga libatkan anak sekolah dasar (SD) di Lampung.
“Lagi diproses jadi ini apakah termasuk dalam pelanggaran hukum lainnya atau tidak masih dalam proses,” ungkap Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, Minggu (11/6).
Bagja menerangkan dari keterangan saksi, deklarasi Ganjar dilakukan sebelum anak-anak SD tersebut muncul. Bagja menyebut hingga saat ini pihaknya masih menelusuri apakah lokasi deklarasi Ganjar merupakan lingkungan sekolah atau bukan.
Baca juga: Ganjar Pranowo Diharapkan Teruskan Tugas Jokowi
“Tempat (deklarasinya) itu tempat apa? Kalau ini lingkungan sekolah ya gak boleh. Indikasinya ada, terhadap sekolahnya, kalau terbukti. Kita gak bisa sampaikan dulu,” ujar Bagja.
Bagja mengaku sejauh ini dugaan pelanggaran atas pelibatan lingkungan pendidikan untuk kampanye termasuk pada pelanggaran administratif. Artinya, pelanggaran tersebut tak bisa dikaitkan dengan calon presidennya yang diusung.
Baca juga: Novel Bamukmin Siap Dukung Ganjar Pranowo, Ini Syaratnya
“Susah, kalau pelanggaran ya pelanggaran administratif,” tutur Bagja.
Bagja mengaku pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
“Sudah, kami berkoordinasi soal pelibatan anak dalam kegiatan politik. Prinsipnya kami harus mendengar semua pihak. Kami harus lakukan penyelidikan semua pihak yang berkaitan. Kita akan periksa,” ucapnya.
Sebelumnya, deklarasi relawan calon presiden RI Ganjar Pranowo diduga melibatkan anak-anak SD di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Dugaan tersebut timbul karena adanya unggahan foto di media sosial yang memperlihatkan adanya siswa SD.
Selain itu acara deklarasi tersebut diduga melibatkan guru di sekolah dasar yang sekolahnya digunakan menggelar deklarasi untuk menjadi panitia. Deklarasi relawan Ganjar Pranowo ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 lalu.
Menanggapi kejadian viral itu Bawaslu Provinsi Lampung menerjunkan tim untuk melakukan investigasi kebenaran foto tersebut. Namun Bawaslu mengaku memiliki kendala dalam mengungkap dugaan pelanggaran yang melibatkan anak-anak. (Z-10)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved