Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JELANG pemilihan umum (Pemilu) 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kerap mengeluarkan indeks kerawanan pemilu (IKP). Tujuan dari indeks ini untuk memetakan potensi kerawanan yang ada di Indonesia pada pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu.
Lantas apa sih, yang dimaksud dengan kerawanan pemilu itu?
Baca juga: Lindungi Data dan Informasi Digital, Jaga Keamanan Siber Bawaslu
Sebagai informasi, IKP ini semacam sistem peringatan dini untuk memetakan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, IKP yang disusun tim riset Bawaslu di seluruh wilayah ini bakal menjadi parameter guna mengukur sehat atau tidaknya pesta demokrasi di Indonesia.
Kerawanan pemilu, menurut Bawaslu berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. Kerawanan diukur melalui empat indikator besar, yaitu:
Baca juga: Mengenal Perbedaan Pemilu Proporsional Tertutup dan Terbuka
Berbagai dimensi tersebut kemudian diolah ke dalam skor 0-100. Semakin besar skornya, maka pelaksanaan pemilu dianggap semakin rawan gangguan.
Suatu wilayah dinyatakan memiliki kerawanan tinggi jika mendapat skor IKP antara 68,5-100. Kemudian skor 21,7-68,5 masuk kategori kerawanan sedang, dan skor kurang dari 21,7 berarti kerawanan rendah.
Dengan demikian, IKP tersebut terungkap beberapa kategori dengan rawan tinggi, sedang dan rendah.
Demikian, daftar daerah-daerah yang rawan dalam pemilu 2024. (Z-3)
LIMA kabupaten di Jawa Barat memiliki ancaman bencana tanah longsor tinggi, yakni Kabupaten Tasikmalaya, Bogor, Sukabumi, Bandung Barat, dan Cianjur.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Sulawesi Tengah menyebut ada 841 tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk kategori rawan pada saat gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kapolda mengajak ketua KPU berdiskusi tentang penentuan titik TPS bagi masyarakat di daerah rawan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memetakan daerah dengan indeks kerawanan pemilu di media sosial (medsos).
Berdasarkan data Bawaslu yang masuk kategori rawan tinggi berkaitan dengan IKP ada empat daerah dari total 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved