Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERNYATAAN Presiden Joko Widodo untuk ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 menurunkan wibawanya dari seorang negarawan menjadi makelar. Demikian disampaikan analis politik sekaligus CEO Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago.
"Presiden cawe-cawe menurun wibawa citra menjadi politisi makelar, sementara presiden negarawan naik kelas bagaimana berpikir keras dan fokus menjaga pemilu berjalan sukses, equal dan bermartabat," kata Pangi melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Jumat (2/6).
Menurutnya, akan lebih baik jika Presiden tidak mengatakan bakal cawe-cawe sama sekali, ketimbang mengatakannya sekalipun untuk kepentingan nasional dan bukan kepentingan pribadi. Pangi menilai, sikap itu diperlukan untuk menghindari kekacauan politik yang berujung deadlock akibat cawe-cawe presiden yang partisan.
Baca juga: KSP : Presiden Tetap Taat Aturan Hukum, tidak Intervensi Pemilu
Dengan mendikte dan mengorkestrasikan keterlibatannya menjadi presiden partisan, lanjut Pangi, Jokowi menurunkan levelnya menjadi milik kelompok atau golongan tertentu.
"Maka hakikinya itu bukanlah demi kepentingan politik kebangsaan," ujarnya.
Baca juga: Cawe-cawe Politik, Jokowi Dinilai Sulit Pisahkan Agenda Pribadi dan Negara
Lebih lanjut, Pangi menyebut pernyataan terbuka Presiden untuk ikut cawe-cawe juga tidak lazim dalam negara demokratis. Menurutnya, sikap Jokowi dalam menentukan calon penerusnya dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan pada proses politik yang lebih luas.
"Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan prinsip-prinsip dasar demokrasi," tandasnya. (Z-3)
CAWE-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan terjadi kembali di laga Pilkada DKI Jakarta dan masa jabatannya berakhir.
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan hanya mengurus ekonomi Indonesia, merespons tudingan PDI Perjuangan.
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan bukti cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hakim konstitusi diharapkan berani mengambil keputusan yang tidak hanya terbatas perolehan hasil pemilihan presiden (pilpres), tetapi juga rangkaian proses yang berdampak terhadap hasil.
PAKAR Hukum Tata Negara Feri Amsari meminta agar Mahkamah Konstitusi segera memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut bersaksi dan membela diri atas tuduhan cawe-cawe Pilpres
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved