Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden ke-10 Jusuf Kalla turut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku akan cawe-cawe atau ikut campur jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dia menilai pernyataan Jokowi tersebut merupakan hal yang baik, jika cawe-cawe untuk menjaga demokrasi menjalankan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.
"Kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk menjaga demokrasi menjalankan pemilu yang jujur dan adil (jurdil) sangat bagus. Jadi kita harap tentu bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau ingin yang dijelaskan untuk demokrasi berjalan dengan baik, agar Pemilu jujur dan adil, tentu kita dukung," ujar Jusuf Kalla kepada awak media saat menghadiri acara Halal Bihalal 1444 Hijriah Alumni Mersela bersama JK dan Boediono.
JK meyakini bahwa Presiden Jokowi sudah mengetahui batasan-batasan intervensinya tersebut. "Tentu masing-masing tahu batasannya apa, ya untuk pelaksanaan demokrasi yang baik dan pemilu jurdil," tambahnya.
Baca juga: Elite Demokrat Nilai Keinginan Jokowi Cawe-cawe di Pemilu 2024 Berlebihan
Saat disinggung soal alasan Jokowi tetap akan cawe-cawe demi 13 tahun Indonesia Maju yang juga dikaitkan dengan berkelanjutan kebijakan strategis Jokowi, JK menyatakan bahwa hal tersebut bergantung pada pemerintahan selanjutnya. "Tergantung pemerintah dan bangsa bersama menjalankan prinsip-prinsip menyelenggarakan pembangunan yang baik dan sesuai dan efisien betul-betul dilaksanakan dengan baik," kata JK.
JK juga menilai bahwa kebijakan strategis di era Jokowi tetap harus berjalan, seperti infrastruktur akan tetap berjalan meski pemimpinnya berbeda. "Kebijakan infrastruktur harus tetap jalan. Pertanyaannya, infrastruktur mana yang efisien kebutuhannya, tetap pembangunan jalan, tetap pembangunan jalan industri, cuma tentu cara berbeda masing-masing pemimpin dan pemerintahan tujuannya sama, tidak ada perbedaan tujuan. Yang berbeda ialah cara pilihan masing-masing pemimpin pemerintahan dan kondisi yang ada," jelas JK.
Baca juga: Jokowi Cawe-cawe Pemilu 2024, Lain di Mulut Lain di Aksi
Tentu saja langkah cawe-cawe Presiden Jokowi terhadap Pilpres ini akan berdampak pada netralitas para aparatur sipil negara (ASN). Menanggapi isu ini, JK mengimbau pemerintah hendaknya menjaga agar ASN tidak ikut campur dalam Pemilu 2024.
"Oh tidak saya baca pemerintah justru menjaga agar aparat jangan campur tangan dalam pemilu. Yang dijelaskan justru diharapkan itu tidak ikut campur. Aparat tidak campur, hanya sebagai wasit. Itu yang kita dukung," jawab JK. (Z-2)
PEMUDA Katolik merespons dua kali konferensi pers yang disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia Jusuf Kalla, yakni pada Sabtu, 18 April 2026, dan Selasa, 21 April 2026.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
Polemik ijazah Jokowi kembali mencuat setelah disorot Jusuf Kalla. Pengamat menilai masalah ini seharusnya bisa diselesaikan dengan transparansi dan kepastian hukum.
WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, buka suara terkait nasihatnya kepada Mantan Presiden Joko Widodo terkait kasus ijazah palsu.
WAKIL Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menegaskan bahwa materi ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) hanya berfokus pada isu perdamaian, bukan penistaan agama.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved