KPK Minta Pemimpin Instansi jadi Contoh Integritas

Kelas Humas Muda Gelar Public Speaking In Your Area

Pada setiap kelasnya, peserta juga diajak peduli kepada isu-isu sosial kemanusiaan, serta melakukan langkah nyata melalui kerja sama dengan platform formal.

Indonesia Global Compact Networks Gelar SDG Innovation Accelerator 

Ini merupakan tahun kedua SDGI Accelerator diselenggarakan di Indonesia yang melibatkan 16 tim inovator muda dari 15 perusahaan di seluruh tanah air. 

Hadiri Puncak HPN 2024, Pj Gubernur Jateng Berharap Pers Jateng Jaga Independensi dan Profesionalitas

 Acara peringatan yang bertemakan 'Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa' ini juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

CarbonShare Academy Cetak Tenaga Kerja Bidang Berkelanjutan

Berdasarkan data LinkedIn, jumlah postingan pekerjaan berkelanjutan tumbuh sebesar 8% per tahun dari 2016 hingga 2021. Ini menegaskan perlu meningkatkan pelatihan bidang berkelanjutan.

Surya Paloh Nilai Anies Mampu Padukan Profesionalisme, Moral, dan Etik

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai sosok calon presiden (capres) Anies Baswedan mampu memadukan profesionalisme, moral, dan etika menjadi satu kesatuan. 

Hadir di Indonesia, APACD Siap Tingkatkan Kompetensi Komunikasi Profesional

Dalam aktavitasnya, APACD Cabang Indonesia akan berkolaborasi dengan Perhumas (Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia).

PP Muhammadiyah: Masyarakat Harus Bisa Jadi Kontrol Sosial bagi Kinerja Pejabat

Pemimpin baik elite politik, pejabat negara pada kementerian dan lembaga, hendaknya berusaha menjadi teladan bagi masyarakat dengan menjaga moralitas dan etika sebagai pelayan publik.

Pakar Tata Negara: Perlu Ada Pembenahan Serius Dalam Rekrutmen Pejabat Negara

PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.

KPK Duga Banyak Penyelenggara Negara Tidak Benar Dalam Melaporkan LHKPN

KPK menduga banyak penyelengara negara tak benar dalam menyampaikan LHKPN

Lampaui Tenggat Batalkan Kepentingan Politik

Ada kecenderungan mutasi pejabat di daerah untuk mengamankan pilkada sesuai garis kebijakan pejabat yang mengangkat mereka.

Meski Terlambat, KPK Minta Pejabat Negara Segera Serahkan Laporan Harta Kekayaan

KPK meminta para pejabat negara untuk segera mengumpulkan LHKPN, meskipun telah terlambat, dengan batas akhir pada 31 Maret 2024. 

Hindari Gratifikasi, KPK Larang Pejabat Negara Terima Bingkisan Lebaran

KPK melarang pejabat negara menerima bingkisan Lebaran atau Idul Fitri, Penerimaan bingkisan Lebaran tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting