Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian memastikan pemerintah pusat akan ikut menangani perbaikan jalan di Riau. Saat ini, pemerintah sedang mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
Pada rapat koordinasi percepatan penanganan jalan daerah di Provinsi Riau, Selasa (23/5), Helson meminta pemerintah daerah memastikan pemenuhan kesiapan seperti dokumen perencanaan dan dukungan perizinan agar perbaikan jalan dapat segera dimulai.
“Sejauh ini sudah ada sepuluh ruas jalan daerah di Provinsi Riau yang telah memenuhi persyaratan untuk segera ditangani oleh Kementerian PUPR,” tutur Helson, Selasa (23/5).
Baca juga: Alokasi Dana Pembangunan Jalan Capai Rp203 Triliun, Terbesar di Sumatra
Pada kesempatan itu, Helson menyampaikan, andil pemerintah pusat dalam menangani perbaikan jalan di Riau merupakan tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres 3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 32,7 triliun secara bertahap pada Tahun Anggaran 2023-2024 untuk menangani perbaikan jalan di berbagai wilayah.
Pelaksanaan Inpres 3/2023 akan difokuskan pada penanganan ruas jalan yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi dan kawasan produksi rakyat, baik yang terkait dengan industri, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan sektor-sektor produktif lainnya.
Baca juga: Perbaikan Jalan Pantura Semarang-Demak Dikebut
“Inpres ini merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kemantapan kondisi jalan milik daerah. Dan yang perlu dicatat, bahwa penanganan jalan daerah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing,” tandasnya. (Z-11)
1.000 kilometer jalan beton merupakan salah satu program unggulan yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Cianjur. Pengerjaan program tersebut sudah dilaksanakan sejak 2022.
Presiden Joko Widodo mengumumkan Provinsi Riau telah menyelesaikan pembangunan dan perbaikan 10 ruas jalan provinsi sepanjang 63 km melalui Inpres Jalan Daerah.
Perbaikan jalan penghubung dengan Kabupaten Cianjur itu harus diperbaiki secara permanen mengingat jalan tersebut merupakan akses vital warga untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
Pemeliharaan rutin tahun anggaran 2024 mencakup total panjang jalan 86,12 kilometer dengan anggaran Rp3,8 miliar.
Industri baja swasta nasional, PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) menyelesaikan upaya pengecoran dan perbaikan Jalan Perjuangan, di Desa Sukadanau, Bekasi, Jawa Barat.
Dinas PUPR Kabupaten Klaten memperbaiki ruas jalan alternatif guna jelang mudik lebaran 2024.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
Perkumpulan Warga Miskin Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) melaporkan carut marut penerimaan peserta didik baru atau PPDB ke Presiden Jokowi
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Ngabalin memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut campur dalam pemilihan pj gubernur Sumatra Utara.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi Hasil Survei Litbang Kompas terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi berada di angka 75,6%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved