Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLITIKUS PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengkritik relawan Jokowi yang menarik-narik PRESIDEN Joko Widodo untuk urusan capres. Presiden diharapkan mampu memisahkan kepentingan politik dan perannya sebagai kepala negara dan pemerintahan. Senada, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo, Surokim Abdussalam, pun setuju bahwa presiden harus bersikap netral.
“Presiden memang sudah sewajarnya bertindak netral sesuai koridor, tetapi di mana pun presiden berkepentingan terhadap siapa yang akan menjadi suksesornya karena terkait dengan keberlanjutan legacy-legacynya,” kata Surokim.
Bahwa Presiden Jokowi berkepentingan untuk mendorong, mendukung para suksesornya secara ‘tipis-tipis’ adalah strategi dia mempengaruhi opini publik.
Baca juga: Kata Gerindra, Jokowi Masih Setengah Hati Dukung Ganjar
“Presiden Jokowi memang harus bermain cantik dan hati-hati dalam konteks ini agar pesan-pesan tidak menjadi vulgar, yang nanti bisa berbalik menyerang presiden sendiri,” tandas Surokim.
Sebelumnya, Relawan Jokowi mengadakan acara puncak Musra, yang dihadiri Presiden Jokowi. Dalam acara tersebut, dia menerima tiga nama dengan suara tertinggi hasil pilihan relawannya dalam acara tersebut. Mereka yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Airlangga Hartarto. Pada kesempatan itu Jokowi belum mau mengungkap satu nama pilihannya.
Baca juga: Presiden Mesti Junjung Politik Negara
"Jadi saya terus terang ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres dan cawapres seperti apa," kata Jokowi.
Gelaran Musra tersebut dikecam oleh politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Ia mengkritik relawan Jokowi yang menarik-narik Presiden Jokowi untuk urusan capres. Pasalnya para relawan potensial menjerumuskan Presiden Jokowi. Relawan Jokowi, ujar Adian, seharusnya tidak menarik-narik Presiden Jokowi untuk urusan capres. Sebab, menurutnya, itu tak etis. Adian meyakini, Jokowi tak akan memberikan arahan terkait capres kepada para relawannya sampai kapan pun. Adian menyebut Jokowi sadar akan posisinya sebagai presiden.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Paramater Politik Adi Prayitno menilai sampai saat ini belum ada aturan yang menegaskan dalam batas mana seorang presiden itu boleh atau tidak intervensi atau cawe-cawe dalam urusan politik. Menurutnya, presiden mempunyai dua sisi sebagai negarawan sekaligus politikus.
"Satu sisi presiden memang harus menunjukkan wajah yang negarawan, kenegarawanan, yang dibicarakan juga adalah politik kebangsaan, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa presiden itu adalah pejabat publik yang berasal dari partai. Yang sangat tidak mungkin kalau tidak bicara soal politik dan tidak mungkin kalau tidak bicara tentang politik partisan," terangnya.
Oleh sebab itu, perdebatan yang mengemuka bukan lagi persoalan hukum, melainkan pada sisi etika politik.
"Cuma problemnya perdebatan etik itu tidak terukur, karena setiap orang dan hampir setiap partai persoalan etik itu sudah dimiliki oleh masing-masing," sambungnya.
Bagi kelompok yang berlawanan, presiden dinilai tidak boleh mengintervensi dan cawe-cawe dalam urusan politik. Bagi kelompok yang pro dan mendukung pemerintahan, etika politik diterapkan sepanjang tidak melanggar hukum.
"Jadi kalaupun toh Jokowi memberikan endorsement dan mendukung calon, selama tidak melanggar hukum, itu juga bagian dari etika politik," tandasnya.
Menurut Adi, hal ini menjadi rumit. Pasalnya, perdebatan etika itu tidak akan ada habisnya, karena semua orang punya aturan dan ukuran masing-masing soal etika. Oleh sebab itu, diperlukan aturan yang jelas mengatur batasan politik praktis yang boleh atau tidak boleh dilakukan presiden.
"Oleh karena itu saya kira ke depan memang perlu aturan sejauh mana presiden boleh dan tidak ikut terlibat dalam urusan politik. Bukan hanya presiden saya kira, menteri, anggota dewan, termasuk kepala daerah. Mereka juga pejabat publik yang rentan akan cawe-cawe, terlibat dalam ukuran politik partisan," tegasnya. (RO/Z-7)
Hal itu patut dilakukan untuk menghindari kegaduhan publik yang hampir selalu muncul dalam perhelatan pemilihan presiden.
"Makanya ini yang saya kira penting untuk dilihat bahwa harus dibikin aturannya ke depan. Supaya publik tidak selalu gaduh kalau jelang pemilu seperti ini," pungkasnya. (RO/Z-7)
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Indonesia mengecam dibunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dengan serangan rudal yang ditembakkan drone di kediamannya di Teheran, Iran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan keuangan adalah hal yang sangat krusial.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Kader harus terus melakukan konsolidasi mulai dari tingkat ranting hingga wilayah demi terciptanya soliditas yang kuat.
Iluni SSP terlibat di tingkat akar rumput melakukan kegiatan kolaborasi bersama Indonesia Mengajar serta Donasi Buku dan Advokasi bersama organisasi selfgrow.id.
Sila ini mencakup mufakat, mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara, menghargai kehendak orang lain, bermusyawarah untuk kesepakatan bersama, dan mewujudkan demokrasi.
Menurut KBBI, musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan.
Mulai hari ini sidang PHPU digelar di Mahkamah Konstitusi. Delapan hakim akan menyidangkan, namun bagaimana kalau musyawarah dan voting tidak juga mencapai kesepakatan? Ini solusinya.
Gugatan dengan nomor 176/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim, itu telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved