Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaatakan dapat memahami pemikiran Presiden Joko Widodo atas tidak keikutsertaan dalam pertemuan yang digelar di Istana Negara, pada Selasa (2/5) lalu.
"Saya bisa menerima pemikirannya presiden Jokowi, kalau memang melihat saya dalam arti kata dalam kapasitas saya sebagai pimpinan partai politik koalisi pemerintah yang belum exit ya," kata Paloh mengutip siaran pada Kompas TV (8/5).
Paloh mengatakan hal tersebut dalam kapasitas sebagai pemimpin partai politik yang masih dalam koalisi pemerintahan. Ia mengatakan, terdapat dua sudut pandang menangapi pertemuan enam ketua parpol tersebut.
Baca juga : Mengenal Tugas dan Wewenang PPS Pemilu 2024, Segini Besaran Gajinya
"Kalau dari subjektivitas dan objektivitas kita ya pastilah kita menganggap masih menjadi koalisi pemerintahan. Tapi kalau Presidennya sudah mengatakan punya koalisi sendiri itu barangkali bisa dimaknai dengan maksud yang positif saja," tutur Paloh.
"Kalau negatif thinking, kenapa orang ini sebagai presiden berpikirnya kok tidak dalam satu pemikiran menjaga keutuhan koalisi pemerintah itu sendiri. Jadi tergantung kita sekarang. Mau berpikir yang positif thinking atau negatif thinking," imbuhnya.
Baca juga : Pengamat Nilai Pidato Anies Baswedan Kritisi Jokowi Soal Cawe-cawe Pilpres 2024
Paloh pun menyangkal, pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 bukan bermaksud untuk memisahkan diri dari koalisi pemerintahan.
Sebab, seorang warga negara Indonesia berhak untuk dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai presiden.
"Mungkin ini persepsi, pandangan, dan pemahaman yang barangkali belum menyatu. NasDem menganggap apa itu masalahnya dengan pencalonan. Seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunyai hak politik untuk dicalonkan dan mencalon dirinya untuk dicalonkan. Apa yang salah," terang Paloh.
Paloh juga menyayangkan sejumlah pihak yang terus mempertajam soal perbedaan Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan koalisi pemerintahan. Sebab, lanjut Paloh, NasDem tetap mendukung apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
"Sebenarnya sayang sekali kalau ini harus dipertajam perbedaan demi perbedaan. Karena gol besar kita Indonesia maju," beber Paloh.
Guna memperkuat koalisi, dilanjutkan Paloh, pihaknya terus berikhtiar melakukan apa saja asal tidak merusak seluruh tatanan stabilitas nasional.
"Narasi-narasi yang hanya membenturkan kita satu sama lain kalau bisa dihindarkan," tutur Paloh.
Secara tegas, Paloh pun mengajak supaya untuk jangan menyerah menjaga stabilitas nasional supaya tidak terjadi polarisasi pada kontestasi politik 2024.
"Salah satu misi besar NasDem justru menjaga itu, jangan terjadi. Sia-sia apa yang dilakukan oleh NasDem ini, di tengah-tengah kesimpangsiuran, ketidaksamaan melihat sudut pandang yang ada terhadap pikiran NasDem. Tapi satu niat baik NasDem, bangsa kita sendiri yang keutuhannya harus kita jaga bersama kepentingan Nasional ini harus di atas kepentingan Partai," pungkasnya. (Z-5)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
Simak daftar ketua umum partai politik dengan masa jabatan terlama di Indonesia serta analisis urgensi usulan pembatasan masa jabatan ketum parpol.
Tokoh pers nasional yang juga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan pentingnya peran pers dalam kehidupan kebangsaan saat halalbihalal Partai NasDem bersama Forum Pemred.
Surya Paloh respons pemberitaan Majalah Tempo. Ketum NasDem ini ajak pers jaga suasana kebatinan dan tegaskan kritik harus tetap dalam koridor fakta.
Surya paloh mengajak Forum Pemred sebagai motor penggerak yang mampu menggerakkan komunitas pers di Indonesia.
DPW NasDem Jawa Tengah mengecam keras cover Majalah Tempo yang dinilai menghina Surya Paloh. Mereka siap melapor ke Dewan Pers terkait dugaan pelanggaran etika.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved