Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad mengungkapkan bahwa bursa calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 akan diramaikan para tokoh dan pimpinan partai politik.
Selain itu, mereka yang berpotensi untuk menjadi pasangan Ganjar dikatakan Nyarwi adalah yang saat ini juga masuk ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi, baik pimpinan partai hingga kepala daerah atau yang pernah menjadi kepala daerah.
Nama-nama yang santer dibicarakan, sering masuk survei, dan juga ada di pemerintahan Jokowi, antara lain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Partai Golkar, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dari Partai Golkar.
"Sejumlah tokoh yang merasa percaya diri bisa mendapatkan tiket cawapres Ganjar dan akan berlomba-lomba untuk dapat dinominasikan dari partai-partai tersebut," ujar Nyarwi seperti dilansir dari Antara, Kamis (27/4).
Baca juga:
> Pengamat: Penetapan Ganjar Pranowo dapat Menggeser Peta Koalisi
> Hanura Nilai Putusan PDIP terhadap Ganjar Pranowo Sudah Tepat
Namun, Nyarwi mengingatkan bahwa gaya atau model memimpin dan performa ketika pernah menjabat sebagai pemimpin di lembaga negara atau pemerintahan juga jadi penentu bisa atau tidaknya menjadi cawapres Ganjar.
Menurut Nyarwi, kriteria ini bisa bersumber dari variabel atau faktor elektoral dengan melihat elektabilitasnya. Namun, dinamika elektoral tentu masih terus berlangsung.
Baca juga:
> PPP Usung Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024
> Pengamat Sebut Prabowo Punya Modal Elektoral Kuat Jika Jadi Cawapres Ganjar
"Ini masih tahap awal tentu saja kita perlu mencermati perubahan dinamika elektoral preferensi pemilih pada sosok-sosok potensial yang berpeluang dinominasikan oleh partai-partai sebagai pendamping Ganjar setiap saat. Berbagai perubahan dukungan pemilih pada sosok capres maupun cawapres masih akan terus berlangsung dan bisa naik turun," tutup Nyarwi. (Z-6)
Jokowi mengatakan kemenangan Indonesia atas Thailand 1-0 diraih atas kerja keras dan semangat juang yang sangat menginspirasi.
Jokowi juga mengaku belum mengetahui kapan sidang kabinet akan digelar di IKN. Pasalnya, sejumlah menteri masih berada di luar negeri.
Presiden Joko Widodo bakal meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di IKN.
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Agus mengungkapkan dirinya telah mengingatkan sejak awal bahwa proyek IKN itu bisa dijalankan asalkan perencanannya matang dan dilakukan dengan proses yang benar.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) didorong melakukan perombakan jajaran menteri dan kepala lembaga di sisa masa pemerintahan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masih sibuk menangani sejumlah kepentingan Indonesia di luar negeri di tengah isu banyaknya menteri yang diisukan mundur dari Kabinet Jokowi
Salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju yang belakangan ini diisukan mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy telah mengajukan surat pengunduran diri pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
CUTI bagi pejabat negara, termasuk menteri atau pejabat setingkat menteri, saat melakukan kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 perlu diatur ulang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved