Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEBUAH petisi dukungan untuk tidak gentar dalam menjaga netralitas dan independensi KPK dihasilkan dalam Forum Group Discussion yang dilakukan IACC di Gedung Juang, Jakarta, Rabu (19/4).
Agenda diskusi yang dihadiri sejumlah OKP dan masyarakat umum itu dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan diskursus publik yang positif sehingga tidak terjerumus dalam narasi perpecahan yang dilakukan oleh sejumlah oknum.
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan hari ini publik menjadi korban dari gerakan politis pihak pihak tertentu yang ingin mengganggu kerja KPK.
Baca juga: Di Tengah Kisruh Pemberhentian Brigjen Endar, Firli Pamer Foto Jabat Tangan dengan Kapolri
Menurut Mardani, publik harus bisa menilai kinerja KPK secara objektif tanpa terseret kepentingan politik manapun.
“Kasihan masyarakat jadi korban politis, harusnya mereka bisa menilai apa yang sudah dilakukan oleh KPK secara objektif,” tutur Mardani.
Pernyataan Mardani didukung oleh Ketua Forum Komunikasi Santri Indonesia, M Natsir, yang juga hadir sebagai narasember dalam diskusi tersebut.
Baca juga: Pengamat: Pengembalian Brigjen Endar Dipicu Persoalan Conflict of Interest
Menurut Natsir, ada upaya mengkriminalisiasi ketua KPK dengan narasi-narasi politis.
"Yang dilakukan oleh mereka yang selama ini melakukan aksi unjuk rasa memprotes ketua KPK, Firli Bahuri," ungkapnya.
“Jika dilihat dari polanya, ada upaya mengkriminalisasi ketua KPK, mereka yang aksi itu syarat kepentingan politis,” tambah Natsir.
Adapun hasil FGD ini menghasilkan sebuah petisi mendukung netralitas dan independensi KPK dan mengecam segala bentuk intervensi.
FGD bertajuk “Menjaga Transformasi, Sinergitas dan Independensi Pemberantasan Korupsi ditengah ancaman intervensi dan polemik” itu menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan.
Pada diskusi tersebut, pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Abraham Samad dan Novel Baswedan cs merupakan aksi yang jelas-jelas bermuatan politis.
Menurut Emrus, apa yang dilakukan oleh mereka telah mencederai institusi KPK yang telah bekerja optimal dalam memberantas korupsi.
“Ya aksi Abraham Samad dan Novel Cs itu sangat politis, mereka ga sadar sudah mencederai KPK yang bekerja sangat baik sampai hari ini,” kata Emrus.
Hal senada disampaikan pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti yang mengatakan sudah seharusnya rakyat mendukung dan menjaga intitusi KPK agar tugas memberantas korupsi dapat berjalan baik.
Ray Rangkuti juga menambahkan bahwa KPK adalah lembaga independen yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun.
“KPK kan lembaga independen, jangan lah diintervensi, harusnya kita dukung KPK agar mereka bisa fokus bekerja memberantas korupsi,” tegas Ray.
Sebelumnya aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah OKP, LSM dan Pimpinan KPK lama guna memprotes Ketua KPK, Firli Bahuri. Aksi tersebut belakang tercium bermuatan kepentingan politis. (RO/Z-1)
Lolosnya keempat anggota orang ini semakin menegaskan bahwa TWK yang dilakukan eks pimpinan KPK Firli Bahuri adalah alat untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas dan terbaik dari KPK.
Pegiat antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro menyatakan kecewa terhadap Polda Metro Jaya yang belum menyelesaikan kasus Firli Bahuri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto karena kasus Firli Bahuri belum tuntas juga.
KETUA IPW Sugeng Teguh Santoso mendorong Polda Metro Jaya untuk segera merampungkan berkas perkara terkait kasus pemerasan dan dua perkara baru lainnya yang menjerat Firli Bahuri.
POLDA Metro Jaya saat ini tengah mengusut dua perkara baru yang diduga melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
MANTAN Ketua KPK Firli Bahuri dicegah ke luar negeri dan saat ini pencegahan tersebut diperpanjang. Direktorat Jenderal Imigrasi membeberkan nasib paspor Firli usai pencekalan diperpanjang.
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Ribuan orang turun ke jalan menolak klaim kemenangan Presiden Nicolás Maduro, yang dianggap curang oleh oposisi.
Di Venezuela, pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di Caracas yang memprotes hasil pemilihan yang diperdebatkan.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
Demonstran pro-Palestina melakukan protes terhadap kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan membakar bendera AS dan memasang bendera Palestina di tiang bendera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved