Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PROTES baru pecah di ibu kota Venezuela, Caracas, setelah hasil pemilihan presiden negara itu dipertentangkan. Ribuan orang berkumpul di pusat kota untuk menunjukkan penolakan mereka terhadap klaim kemenangan Presiden Nicolas Maduro. Banyak yang mengatakan mereka tidak akan berhenti sampai ada pemerintahan baru, dengan beberapa menyebut hal ini hanya akan tercapai jika pasukan keamanan bergabung dengan pengunjuk rasa oposisi.
Namun, militer dan polisi sejauh ini tetap setia pada Maduro dan telah melepaskan gas air mata serta peluru karet ke arah beberapa pengunjuk rasa. Pejabat setempat menyatakan sekitar 750 orang telah ditangkap. Dua LSM terkemuka di negara itu melaporkan beberapa orang telah meninggal dan puluhan lainnya terluka.
Menteri Pertahanan Venezuela, Selasa menggambarkan protes sebagai "sebuah kudeta." Dikelilingi oleh pasukan bersenjata, Jenderal Vladimir Padrino membacakan pernyataan yang menyebutkan Presiden Nicolás Maduro mendapat "kesetiaan mutlak dan dukungan tanpa syarat" dari militer. Jaksa Agung Venezuela, yang merupakan sekutu dekat Maduro, menyebutkan seorang tentara telah terbunuh dalam protes anti-pemerintah.
Baca juga : Protes di Venezuela Ricuh, Gas Air Mata dan Bentrokan dengan Pasukan Keamanan
Pemimpin oposisi Maria Corina Machado menyerukan agar protes dilakukan secara damai. Dia menyatakan rakyat Venezuela harus menghindari provokasi dari pemerintah dan tidak saling berhadap-hadapan. Machado juga menegaskan kandidat oposisi memenangkan 70% suara dan menyatakan rakyat yang dulunya mendukung Maduro kini berpihak pada oposisi.
Seorang pengunjuk rasa anti-pemerintah yang tidak ingin disebutkan namanya karena takut akan dampak dari pasukan keamanan, mengatakan kepada BBC mereka telah melihat bukti penipuan pemilu. Pengunjuk rasa tersebut merasa pemilu telah dicuri dan pemerintah tidak mengakui hasil tersebut.
Protes meletus setelah kepala Dewan Pemilihan Nasional (CNE) - yang merupakan anggota partai Maduro dan pernah bekerja sebagai penasihat hukum Maduro - mengumumkan kemenangan presiden untuk periode ketiga berturut-turut. CNE sebelumnya mengumumkan Maduro memenangkan 51% suara, mengalahkan Edmundo González yang meraih 44%. Namun, otoritas pemilihan belum mempublikasikan rincian hasil pemungutan suara yang menurut oposisi menunjukkan hasil yang diumumkan CNE adalah curang.
Baca juga : Protes Meletus di Venezuela Setelah Nicolás Maduro Menang Pemilihan Presiden
Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) menuduh pemerintah Venezuela telah sepenuhnya mendistorsi hasil pemilu. Koalisi oposisi yang mendukung González mengatakan telah memeriksa 73,2% dari total hasil suara dan mengonfirmasi González adalah pemenangnya dengan margin yang lebar.
Pada Senin, CNE bersikeras semua suara telah dihitung dan Maduro adalah pemenangnya. Jaksa Agung Tarek Saab, seorang sekutu lama Maduro, memperingatkan mereka yang ditangkap akan didakwa dengan "melawan otoritas dan, dalam kasus yang paling serius, terorisme."
Partai oposisi Voluntad Popular (Keinginan Rakyat) melaporkan salah satu koordinator politik nasional mereka, Freddy Superlano, termasuk di antara mereka yang ditahan.
Baca juga : Oposisi Venezuela Menghadapi Pecah, Keuntungan bagi Maduro
Julio Derbis dari Petare, salah satu kawasan kumuh di pinggiran kota, mengatakan: “Kami akan bertarung, kami berharap dengan tekanan dari jalanan, kami akan membalikkan apa yang coba dipertahankan oleh presiden, yaitu dia tetap berkuasa. Polisi adalah tetangga kami, kami tinggal berdampingan, dan mereka perlu memahami bahwa mereka perlu bersatu dalam perjuangan demi kebaikan bersama kami.”
Pengunjuk rasa lain, Karina Pinto, mengatakan protes kali ini terasa berbeda dibandingkan dengan demonstrasi anti-pemerintah sebelumnya. Dia menekankan harus turun ke jalan sebagai satu-satunya cara menanggapi kekerasan yang ada.
Di bagian lain kota, kelompok pendukung Presiden Maduro juga berkumpul untuk menunjukkan dukungan mereka. Nancy Ramones, salah satu pendukung presiden, menyatakan dia tidak memprotes apa pun, melainkan mendukung pemerintah yang menang.
Partai oposisi telah bersatu di belakang González dalam upaya untuk menggulingkan Presiden Maduro setelah 11 tahun berkuasa, di tengah ketidakpuasan yang meluas. Hampir 7,8 juta orang telah melarikan diri dari krisis ekonomi dan politik yang mengguncang negara di bawah pemerintahan Maduro.
Komisaris Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, menyatakan kekhawatiran mendalam tentang meningkatnya ketegangan dan kekerasan di Venezuela dan meminta pihak berwenang untuk menghormati hak semua warga Venezuela untuk berkumpul dan berdemonstrasi secara damai. (BBC/Z-3)
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Di Venezuela, pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di Caracas yang memprotes hasil pemilihan yang diperdebatkan.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
Demonstran pro-Palestina melakukan protes terhadap kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan membakar bendera AS dan memasang bendera Palestina di tiang bendera.
Protes meletus di beberapa kota Venezuela setelah Nicolás Maduro secara resmi dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden oleh otoritas pemilihan negara.
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengumumkan kantor hak asasi manusia PBB akan kembali beroperasi di Venezuela setelah ditangguhkan pada Februari.
Pemerintah AS mengumumkan akan memberlakukan kembali sanksi terhadap industri minyak Venezuela, setelah pemerintahan Maduro melanjutkan represi terhadap lawan-lawannya.
Kesatuan oposisi Venezuela terancam runtuh menjelang pemilihan presiden, Juli, setelah terpaksa mengabaikan kandidat populer mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved