Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengakui adanya potensi pemilih ganda jelang Pemilu 2024. Itu terungkap dalam penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) yang telah ditetapkan KPU hari ini, Selasa (18/4). Kendati demikian, kegandaan itu bukan terjadi pada nomor induk kependudukan (NIK).
Menurut Hasyim, potensi pemilih ganda terjadi saat seseorang terdaftar di dua tempat pemilihan suara (TPS), yakni TPS sesuai alamat di kartu tanda penduduk (KTP) dan TPS lokasi khusus. Oleh karena itu, KPU akan memastikan keberadaan orang tersebut saat hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
"Kalau yang bersangkutan, katakanlah masih jadi santri, dan hari itu masih terikat kontrak di pertambangan, di perkebunan, maka yang bersangkutan akan ditempatkan di TPS lokasi khusus," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Selasa (18/4).
Baca juga: KPU tak Bentuk PPLN di Korea Utara dan Afghanistan
"Nah, di sinilah kemudian kami sampaikan masih ada potensi pemilih ganda. Jadi gandanya bukan karena NIK-nya double, bukan" sambungnya.
Terpisah, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan berdasarkan hasil rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS), pemilih ganda ada sekitar 1,2 juta. Selain TPS lokasi khusus, kegandaan pemilih dapat terjadi jika seseorang berada di luar negeri.
Baca juga: KPU Akomodir 1,2 juta Pemilih Berkebutuhan Khusus
"Nanti akan dihapus sesuai data kependudukannya. Karena DPS itu, kan, berjenjang ya ditetapkan. Mekanisme untuk analisa data ganda dilakukan setelah DPS kami tetapkan rekapitulasi secara nasional," pungkasnya. (Tri/Z-7)
Pemerintah Kota Jayapura, Papua, menyebut total anggaran untuk tahapan Pilkada 2024 di daerah itu mencapai Rp97 miliar.
PROSES pemutakhiran data pemilih (muntarlih) untuk Pilkada 2024 menjadi hal krusial untuk menentukan akurasi logistik seperti surat suara.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), melaksanakan penghitungan ulang surat suara Pileg 2024 di empat tempat pemungutan suara (TPS), Kamis (27/6).
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jadwal pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di sejumlah tempat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
partisipasi pemilih ditentukan oleh bagaimana KPU menyosialisasikan kegiatan PSU di daerah masing-masing.
Program Studi Manajemen Pajak UKI melayani warga UKI dan masyarakat terkait pemenuhan kewajiban perpajakan melalui pemadanan NIK dengan NPWP.
Disdukcapil pastikan program penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) tidak mempengaruhi data pemilih pada Pilkada Jakarta
TANGGAL30 Juni 2024 akan menjadi batas akhir dari proses pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang diharuskan oleh pemerintah.
PEMERINTAH akan terus memperbaiki data hingga penyaluran bantuan sosial untuk menekan kesalahan. Penggunaan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) juga akan diperkuat
PEMILIK rumah di DKI Jakarta senilai di bawah Rp2 miliar harus memutakhirkan nomor induk kependudukan (NIK) bila ingin mendapatkan pembebasan 100% PBB P2.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merubah aturan pembebasan pajak bumi bangunan (PBB) bagi hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved