Kunjungi PT DI, Komisi I DPR Guna Pastikan Ketersediaan Alat Pertahanan dan Keamanan

Panitia Kerja BUMNIP (Panja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan) Komisi I DPR RI melakukan peninjauan ke PT. Dirgantara Indonesia (PT DI) untuk meninjau kinerja dan ekosistem industri pertahanan nasional.

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan kunjungan ini dimaksudkan dalam rangka memastikan terpenuhinya ketersediaan dan kecukupan alat pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) yang didukung kemampuan Industri Pertahanan (indhan) demi terpenuhinya tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan negara.

“Kami melakukan kunjungan ke PT. Dirgantara Indonesia. Di sini kita dijelaskan bagaimana kondisi, bagaimana sejarahnya PT. Dirgantara Indonesia dan sekarang ada tergabung dalam (BUMN) holding Defend ID," kata Abdul Kharis.

Baca juga: Sikorsky Teken MoU dengan PT Dirgantara Indonesia

"Kita mendapatkan gambaran yang sangat gamblang tentang keadaan Dirgantara Indonesia. Potensinya yang sangat besar dan saya kira prospek yang sangat menarik, sangat membanggakan prospeknya," jelasnya. 

PT DI, BUMN Terbesar di Asia Tenggara

"Prestasinya juga sudah tidak tanggung-tanggung lagi. Saya kira ini merupakan industri pertahanan yang masuk dalam BUMN yang terbesar di Asia Tenggara,” ungkap Abdul Kharis Almasyhari kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik diBandung, Jawa Barat, Kamis, (6/4). 

PT DI sebagai satu-satunya perusahaan kedirgantaraan di Asia Tenggara memiliki kompetensi inti dalam desain dan pengembangan pesawat terbang, pembuatan struktur pesawat terbang, produksi pesawat terbang dan layanan pesawat terbang ringan dan menengah (sipil dan militer). Karena itu, Abdul Kharis optimistis PTDI ke depan akan mampu mengembangkan industri kedirgantaraan nasional.

Baca juga: PT DI Antarkan Pesawat Pertama NC212I Pesanan Kemenhan

“Saya kira kita patut berbangga dengan potensi PTDI sebagai kedirgantaraan satu-satunya di Asia Tenggara ini karena akan sangat baik untuk mendukung Pertahanan dan mendukung Indonesia sebagai negara kepulauan. Kami Komisi I sangat mendukung pemberdayaan BUMNIP untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pertahanan negara,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.

Selain itu, Kunspik Panja BUMNIP Komisi I DPR RI ini juga mendorong agar perlu meningkatkan bisnis komersial melalui Komersialisasi Pesawat N219 dan peningkatan penjualan ke luar negeri/ekspor. Hal ini bertujuan untuk mendukung peningkatan industri pertahanan dalam negeri. 

Baca juga: Jelang HUT TNI AU, 9 Pesawat EMB-314 Super Tucano dan 3 F-16 Fighting Falcon Tiba di Jakarta

“Selanjutnya, potensi-potensi ini saya kira akan bisa sangat bagus dipakai untuk mendukung Kementerian Pertahanan dan memang ternyata sudah masuk juga untuk kebutuhan komersil yang bisa digunakan oleh Pemerintah Daerah ataupun juga perusahaan komersil melalui produk terbarunya yaitu pesawat N219 buatan asli PTDI,” tutup Abdul Kharis. (RO/S-4)