Kegiatan Reses bukan Bagi-Bagi Amplop

MASA reses bagi anggota DPR harus diisi dengan kegiatan bertemu para konstituennya. Anggota parlemen dapat menyerap aspirasi masyarakat, menyosialisasikan kebijakan atau isu penting yang dibuat DPR, serta mempertanggungjawabkan kegiatan selama satu masa sidang.

"Enggak ada kegiatan reses yang fokus pada bagi-bagi amplop," kata peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kepada Media Indonesia, Kamis (30/3).

"Apalagi kalau bagi-baginya pada saat orang beribadah, menggunakan logo parpol dan wajah sang anggota DPR," sambungnya.

Baca juga: Dana Reses bukan Untuk Kepentingan Kampanye

Pernyataan Lucius merespon dugaan penggunaan dana reses oleh anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah yang membagikan uang dalam bentuk amplop berlogo partainya di Masjid Abdullah Syechan Baghraf, Sumenep, Jawa Timur.

Lucius mempertanyakan kepentingan Said membagikan amplop berisi uang tunai ke masyarakat yang notabene sedang beribadah. Terlebih, pembagian itu dilakukan dengan tedeng aling-aling.

Baca juga: Aneh, MKD DPR Justru Beri Penghargaan kepada Said Abdullah

"Yang akan terbaca oleh konstituen, ya, amplop itu dari anggota DPR yang ingin dipilih lagi dalam pemilu mendatang," ujar Lucius.

Meski menolak penggunaan dana reses untuk kepentingan kampanye politik, Lucius berpendapat masa reses dapat dimanfaatkan anggota parlemen sebagai ajak kampanye personal, walaupun tetap harus dalam koridor seorang anggota DPR.

Hal senada juga disampaikan peneliti senior Pusat Riset Politik (PRP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor. Ia menyayangkan pola pikir anggota DPR yang masih menghabiskan dana reses dengan cara dibagikan langsung secara tunai ke masyarakat.

Padahal, dana reses seharusnya ditujukan untuk melakukan pendidikan politik sebagai upaya penguatan komitmen terhadap demokrasi. Pembagian dana reses secara tunai disebut Firman mencederai semangat politik rakyat.

"Dana reses itu sumbernya dari uang rakyat. Sebagai seorang wakil rakyat, dia harus kembalikan itu ke masyarakat dalam bentuk yang lain, tidak untuk hal seperti itu (dibagikan secara tunai)," terang Firman.

"Ini pembodohan masyarakat. Kayak bagikan ke pengemis, enggak ada statement atau pernyataan apa-apa yang membuat masyarakat berpikir dan melihat politik lebih dari sekadar amplop," tandasnya. (Tri/Z-7)