Bagi-bagi Duit di Masjid, Politisi PDIP: Itu Zakat Mal

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah membantah tudingan mengenai dirinya bersama para pengurus cabang PDI Perjuangan melakukan politik uang di Masjid Abdullah Syechan Baghraf, Sumenep, Jawa timur.

Pembagian uang dengan amplop merah berlogo PDIP memang dilakukan, tetapi itu ia niatkan sebagai zakat mal.

“Itu diniatkan sebagai zakat mal. Itu rutin saya lakukan setiap tahun sejak 2006. Bahkan, jika ada rezeki berlebih malah ingin rasanya kami berzakat lebih banyak menjangkau fakir miskin,”ujar Said Abdullah melalui keterangan tertulis, Senin (27/3).

Baca juga: Prabowo Tidak Berpeluang Diusung PDIP Jadi Capres

Adapun, alasan penggunaan amplop berlogo PDIP, ucapnya, dilatarbelakangi para kader partai yang mau ikut bergotong royong dalam kegiatan tersebut.

Tidak hanya uang, ia juga mengaku memberi bantuan 175 ribu paket sembako. Itu pun, klaimnya, bukan upaya kampanye melainkan langkah untuk membantu pemerintah memerangi kemiskinan di daerah tersebut.

Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Partai NasDem Meningkat secara Signifikan

“Sebagai orang Islam, kita memiliki kewajiban untuk berzakat. Kami menunaikan zakat bersama kader PDI Perjuangan se-Madura, Jawa Timur, dan sekaligus mengajak para kepala desa. Para kepala desa pasti paling tahu sentra kemiskinan ekstrem warganya,” ucap Said.

Ia pun meminta masyarakat tidak menggiring opini terkait pemberian-pemberian tersebut.

“Kegiatan ini kami lakukan di luar masa kampanye yang diatur KPU. Jadi, jangan digiring ke arah sana. Saya sangat paham apa yang harus kami patuhi sebagai caleg di masa kampanye. Jangankan masa kampanye, caleg saja saat ini belum ditetapkan KPU,” tandasnya.

Pernyataan ini merupakan tanggapan Said Abdullah terhadap cuitan akun bernama pengguna PartaiSocmed di Twitter. Cuitan tersebut menunjukkan amplop berlogo PDI Perjuangan yang berisikan uang senilai Rp300 ribu dengan caption, Mulai sekarang kami berjanji akan rajin taraweh di Sumenep.

Cuitan tersebut memperoleh balasan dari akun resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang mengatakan bahwa jajaran Bawaslu di daerah akan menelusuri lebih lanjut kegiatan itu. (Ant/Z-11)