Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan bahwa kompleksitas permasalahan hukum di Indonesia semakin kuat. Hal itulah yang menjadi tantangan bagi partai politik dalam persiapan menghadapi pemilu serentak di tahun 2024.
"Kompleksitas permasalahan hukum di negeri ini makin lebih hebat dan kuat. Dan inilah yang harus dihadapi oleh institusi partai politik," ujarnya dalam acara Silaturahmi Nasional Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, Jumat (10/3).
Menyadari kenyataan tersebut, Paloh menyampaikan apresiasi kepada BAHU sebagai tulang punggung yang mengawal proses hukum Partai NasDem. BAHU tidak sekadar hadir ketika ada permasalahan hukum atau sengketa pemilu, tetapi sejak tahapan awal pemilu sudah bersiaga.
Baca juga : Surya Paloh Tegaskan Posisi Cawapres Wewenang Anies
"Saudara ikut menentukan jalannya arus gerakan perubahan ke depan. Saudara menorehkan sekecil apapun tercatatnya arti kehadiran saudara dalam sejarah perjalanan dan pergulatan NasDem di negeri ini," ucap Paloh.
Menurutnya, BAHU hadir untuk mengurai kompleksitas permasalahan hukum. Hal itu dilakukan secara profesional demi mempertahankan idealisme partai.
"Memperjuangkan sesuatu memang memberikan konsekuensi yang kadang-kadang amat melelahkan, mengesalkan hati kita, bahkan bukan tidak mungkin selalu menggoda hati kita juga untuk melepaskan semua prinsip-prinsip keyakinan yang kita sebut dengan idealisme itu sendiri. Menjadi seseorang yang tetap mengedepankan aturan dan etika batasan itu harus diperjuangkan," kata dia.
Baca juga : Paloh Temui Prabowo, BPIP: Silahturahmi Politik Jaga Konsensus Bernegara Jelang Pemilu 2024
Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hukum dan HAM Taufik Basari mengatakan bahwa BAHU akan mengawal suara NasDem dari sisi hukum. Mulai dari tahap awal sampai sengketa, peran BAHU menjadi andalan bagi NasDem.
"Pengawalan sejak awal, sejak tahap awal itu kita lakukan bersama. Sehingga kalau ada perkara kita sudah siap untuk mempertahankan suara kita atau merebut suara kita," ucapnya.
Dalam silaturahmi, hadir anggota BAHU dari seluruh DPW NasDem di Tanah Air. Mereka telah mengikuti bimbingan teknis yang berlangsung di Bogor pada 6-9 Maret 2023. Dalam bimbingan tersebut, BAHU NasDem mendapatkan materi soal hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang langsung diberikan materinya oleh perwakilan Mahkamah Konstitusi (MK).(Z-8)
DALAM dunia politik, hubungan persahabatan sering kali menjadi kompleks dan dinamis. Beberapa tokoh politik menunjukkan meskipun ada perbedaan pandangan, persahabatan tetap terjaga.
Saan Mustopa selaku Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat (Jabar), berhasil meraih gelar Doktor pada Program Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad).
DALAM sambutannya di Pra-Kongres III NasDem Simposium Bidang Perempuan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut dirinya ingin ada sosok perempuan yang bisa memimpin partainya.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, sangat mengharapkan posisi perempuan bisa jauh lebih besar di dunia politik.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memuji Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai tokoh politik the rising star.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap kolaborasi dan sinergitas dengan Partai Gerindra dapat terjalin. Hal ini dapat terwujud melalui komunikasi yang cair.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Dalam undang-undang pemilu hanya dikenal penundaan hanya dapat dilakukan dalam bentuk susulan dan lanjutan yang artinya tidak boleh ada penundaan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved