Polemik Chat GPT, DPR Minta Kominfo Pastikan Sesuai Ketentuan PSE

ANGGOTA Komisi I DPR RI Christina Aryani mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika segera mendalami platform ChatGPT yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Utamanya menurut Christina, Kominfo perlu memastikan ketentuan sesuai aturan Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat sebagaamna Peraturan Menkom Info Nomor 5 Tahun 2020.

"Apa pun platform yang ada di masyarakat, termasuk ChatGPT ini tentu saja harus sesuai dengan ketentuan PSE yang dikeluarkan oleh Kominfo. Kami dorong agar Kominfo segera dalami ini sehingga menjadi jelas dan pegangannya tentu saja Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 itu," ungkap Christina kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/2).

Ia jelaskan, jika Chat GPT belum terdaftar sebagai PSE di Indonesia maka Kominfo punya kewajiban untuk mengambil peran pro aktif menyurati.

"Kalau lihat modelnya maka ChatGPT ini masuk ketentuan yang harus mendaftar PSE Kominfo. Ini perlu didalami, diklarifikasi segera," ucapnya.

Sesuai Peraturan Menteri lanjut Christina, Kategori PSE lingkup privat yang wajib mendaftar ke Kominfo di antaranya: PSE yang menyediakan layanan mesin pencari, penyediaan informasi elektronik berbentuk tulisan, gambar, suara, video, animasi, musik, film dan permainan, atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya.

"Kalau lihat ketentuan ini maka jelas ChatGPT ini wajib daftar. Maka langkah pertama menurut saya adalah Kominfo pastikan platform ini harus trdaftar di ChatGPT terlebih dahulu," pungkas Christina. (OL-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Astri Novaria